Page 132 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN

Dasar-Dasar Pengamanan Hutan 119

3. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau kegiatan
pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan area
bekas kebakaran.
4. Rehabilitasi
Rehabilitasi dilakukan di kawasan bekas kebakaran dengan
mempertimbangkan rekomendasi dan atau masukan, berdasarkan
data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi.
5. Penegakan Hukum
Penegakan hukum dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan
hukum di bidang kebakaran hutan dengan diawali kegiatan
pengumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan terjadinya
pelanggaran sebagai bahan penyidikan.
Pasal 73 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32
Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menyatakan
bahwa penyelenggaraan penanganan pasca-karhutla meliputi hal-hal
berikut ini.
1. Pengawasan Areal Terbakar
2. Inventarisasi Luas Karhutla
3. Penaksiran Kerugian
4. Koordinasi Penanganan Pasca-karhutla
Kegiatan penanganan Pasca-karhutla tersebut di atas, meliputi:
1. Penaksiran Luas
2. Analisa Vegetasi Bekas Terbakar
3. Penaksiran Kerugian
4. Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar
5. Investigasi Sebab-sebab Kebakaran
6. Penandaan dengan Garis Polisi dan atau Garis PPNS Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
7. Detasering terhadap Areal Pasca-karhutla
8. Penyidikan
9. Motoring dan menindaklanjuti segala hal yang terkait pelaksanaan
penanganan proses penegakan hukum bidang karhutla
Berdasarkan aturan ini pula, diharapkan ada inovasi dalam bidang
penanganan pasca-karhutla, antara lain:
1. Teknik Pengukuran Luas Kebakaran;
2. Teknik Analisis Dampak Kebakaran;
3. Teknik Rehabilitasi Areal Bekas Kebakaran; dan
4. Teknik Identifikasi dan Investigasi Kejadian Kebakaran.