Page 88 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN

Dasar-Dasar Pengamanan Hutan 75

Berdasarkan Pasal 30 huruf f Undang-Undang No. 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, PPNS Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, saat ini, mempunyai kewenangan untuk melakukan
tindakan penangkapan terhadap tersangka.

C. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Penangkapan tanpa surat perintah dapat dilakukan apabila tertangkap
tangan (Pasal 18 ayat 2 KUHAP). Kategori tertangkap tangan yang
menunjukkan bahwa ialah pelakunya atau turut melakukan atau membantu
melakukan tindak pidana itu, yaitu:
1. Seseorang tertangkap pada waktu melakukan tindak pidana;
2. Dengan segera, sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang
melakukannya; atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.
Penangkapan tanpa surat perintah yang paling sering dilakukan oleh
Polhut adalah penangkapan seseorang saat pelaku sedang melakukan tindak
pidana kehutanan. Hal ini biasa dilakukan pada saat Polhut melakukan
patroli atau operasi pengamanan hutan. Sementara itu, penangkapan tanpa
surat perintah dengan kategori lainnya, jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan
kategori lainnya terdapat frasa “dengan segera” atau “sesaat kemudian”,
yang keduanya menimbulkan kesulitan dalam praktiknya di lapangan dan
dapat mengundang ekses negatif dalam pelaksanaannya. Petugas dapat
memberikan penafsiran yang berbeda-beda karena Undang-Undang tidak
memberikan batasan waktu yang tegas terhadap frasa “dengan segera” dan
“sesaat kemudian”.

Ketentuan yang harus diperhatikan ketika melakukan penangkapan
dalam hal tertangkap tangan yakni segera menyerahkan tersangka beserta
barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
Penyerahan tersangka beserta barang buktinya kepada penyidik atau
penyidik pembantu dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka
dan Barang Bukti dari Polhut kepada Penyidik.