Page 3 - zie
P. 3

- 3  -


                                         tahunan  pemerintahan  negara yang disetu j ui  oleh dewan

                                         perwakilan rakyat.
                                   3 .    Pengguna  Anggaran  yang  selan j utnya  disingkat  PA

                                         adalah  pejabat  pemegang  kewenangan  penggunaan

                                         anggaran kementerian negara/lembaga.
                                   4 .    Kuasa  Pengguna  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat

                                         KPA  adalah  pej a bat  yang  memperoleh  kuasa  dari  PA
                                         untuk      melaksanakan        sebagian      kewenangan         dan

                                         tanggung j a wab  penggunaan  anggaran  pada kementerian

                                         negara/lembaga yang bersangkutan.
                                   5 .    Pej a bat  Pembuat  Komitmen  yang  selanjutnya  disingkat

                                         PPK adalah pej a bat yang diberi kewenangan  oleh  PA/KPA

                                         untuk  mengambil  keputusan  dan/ atau  melakukan
                                         tindakan     yang     dapat     mengakibatkan        pengeluaran

                                         anggaran belanj a   negara.

                                   6 .    Pej a bat  Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar  yang
                                         selan j utnya  disingkat  PPSPM  adalah  pej a bat  yang  diberi

                                         kewenangan  oleh  PA/KPA  untuk  melakukan  pengujian

                                         atas  permintaan  pembayaran  dan  menerbitkan  perintah
                                        pembayaran.

                                   7 .    Satuan      Kerj a     adalah       unit      organisasi       lini
                                        kementerian/ l embaga  pemerintah  nonkementerian  atau

                                        unit  organisasi  pemerintah  daerah  yang  melaksanakan

                                        kegiatan      kementerian       negara/ l embaga       pemerintah
                                        nonkementerian dan  memiliki kewenangan  dan  tanggung

                                        j a wab penggunaan anggaran.

                                   8 .    Kompetensi  adalah  pengetahuan,  keterampilan,  dan
                                        sikap/ p erilaku  yang  harus  dipenuhi  oleh  pegawai  negeri

                                        sipil,  prajurit  tentara  nasional  indonesia,  dan  anggota
                                        kepolisian  negara republik indonesia untuk menj a lankan

                                        f u ngsi dan  tugas j a batan  secara  efisien dan  efektif sesuai

                                        dengan standar yang ditetapkan.
                                   9 .    Unit  Kompetensi  adalah  standar  kompetensi  untuk  satu

                                        pekerj a an  atau  satuan  tugas  tertentu  yang  diakui,  dapat

                                        diukur, dan diobservasi.









                                                                                        www.jdih.kemenkeu.go.id
   1   2   3   4   5   6   7   8