Page 61 - zie
P. 61
- 6 1 -
1 . 7 . 3 Pengadaan dan penggunaan peralatan/ suku cadang
1 . 7 . 4 Realisasi keuangan dan biaya
1 . 7 . 5 Pelaksanaan fisik pekerj a an dan/ atau hasil kerj a setiap j e nis
pekerj a an
2 . Peralatan dan perlengkapan
2 . 1 Peralatan
2 . 1 . 1 Fasilitas internet
2 . 1 . 2 Alat tulis kantor
2 . 1 . 3 Aplikasi e-procurement
2 . 2 Perlengkapan
2 . 2 . 1 Dokumen paket pekerj a an Pengadaan Barang/ J asa secara
swakelola
2 . 2 . 2 Susunan dan kapasitas organisasi instansi pemilik pekerj a an
3 . Peraturan yang diperlukan
3 . 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
3 . 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 1 3 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara.
3 . 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 0 / P MK. 0 5 / 2 0 1 2 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belan j a Negara.
3 . 4 Untuk Pengadaan Barang/ J asa pada lingkup instansi pemerintah
menggunakan Peraturan Presiden Nomor 1 6 Tahun 20 1 8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan perundang
undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa,
khususnya yang berkaitan dengan melaksanakan Pengadaan
Barang/ J asa secara swakelola.
4 . Norma dan standar
4 . 1 Norma
4 . 1 . 1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa
www.jdih.kemenkeu.go.id