Page 23 - Microsoft Word - BAB_1_Pendahuluan_OK.docx
P. 23

P E N G A D A A N   B A R A N G / J A S A   P E M E R I N T A H







                            4.7. Pembiayaan
                            Pembiayaan  penyelenggaraan  kegiatan  UKPBJ  dibebankan  pada  Anggaran
                            Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah
                            dan tidak mengikat.

                            5 .   T A H A P A N   P E N G A D A A N
                                Secara  Umum  tahapan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  meliputi
                            Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan.




























                            5.1. Perencanaan Pengadaan.
                                Perencaan  Pengadaan  meliputi  identifikasi  kebutuhan,  penetapan
                            barang/jasa, cara,  jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.  Perencanaan
                            pengadaan  yang  dananya  bersumber  dari  APBN  dilakukan  bersamaan  dengan
                            proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah
                            penetapan  Pagu  Indikatif,  sedangkan  Perencanaan  Pengadaan  yang  dananya
                            bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana
                            Kerja dan  Anggaran Perangkat  Daerah (RKA  Perangkat  Daerah)  setelah nota
                            kesepakatan  Kebijakan  Umum  APBD  serta  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran
                            Sementara (KUA-PPAS).
                                Perencanaan  pengadaan  terdiri  atas:  Perencanaan  pengadaan  melalui
                            Swakelola dan/atau Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

                            5.1.1. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
                            1.  penetapan tipe Swakelola;
                                a.  Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh
                                   Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
                                b.  Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/
                                   Lembaga/  Perangkat  Daerah  penanggung  jawab  anggaran  dan





           Pendahuluan                                                                             1-23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28