Page 8 - E-MODUL
P. 8
Kodifikasi: himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan
kitab perundang-undangan; penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan
asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku
Konvensi: adalah hukum dasar tidak tertulis. Konvensi merupakan bebrapa bentuk
dari perilaku kenegaraan yang dilakukan dari dasar umum kebiasaan presden dan
ketatanegaraan bukan didasari oleh undnag undang yang berlaku pada suatu negara.
Konvensi ini sediri merupakan jenis dari aturan mengikat yang tidak tertulis namun
diterima oleh peraturan dan hukum serta dilakukan dengan pengulangan atau secara
berulang ulang.
Lembaga negara: adalah lembaga pemerintahan atau “Civilizated Organization”
di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana
bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.
Masyarakat: adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di
suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi
tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu
yang ada di kelompok tersebut.
Musyawarah: adalah berunding, berembug, berbicara bersama-sama untuk
memecahkan atau mengahasilkan keputusan bersama;
Negara: suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi
yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam pengertian yang lain, negara
didefinisikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-
gejala kekuasaan dalam masyarakat. Kita dapat juga menyebut negara sebagai suatu
wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai satu kedaulatan.
Pemerintah: adalah sekelompok atau perkumpulan orang atau bisa juga organisasi
yang diberi kekuasaan secara penuh guna memerintah dan mempunyai kewenangan
untuk membuat serta menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah atau
negara tertentu.
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahasa Jepang: Dokuritsu
Junbi Inkai): adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah Jepang tanggal 7
Agustus 1945. Badan ini bertugas menyiapkan segala sesuatu menyangkut masalah
ketatanegaraan menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang
kepada bangsa Indonesia.
Proklamasi: adalah pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumunan yang
dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Bangsa
vii