Page 4 - Proyek Modul Reformasi

Reformasi 4

Nah, berikut inilah upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan
Habibie:

 Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 di antaranya diubah agar lebih
demokratis
 Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi
 Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers
 Jejak pendapat wilayah Timor-timur
 Memberikan abolisi (Hak kepala Negara untuk menghapuskan hak tuntutan
pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang pernah
mengkritik presiden).
 Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang.
 Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah
menjadi TNI.

Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang
ekonomi, di antarnya:

 merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi,
 merekonstruksi perekonomian nasional,
 melikuidasi bank-bank bermasalah,
 membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp 10.000,-
 mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau
persaingan tidak sehat
 mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

2. Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah presiden RI ke-4? Tahu dong harusnya. Nah
Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai
presiden tidak terlepas lho dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan
pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih deh jadi presiden
melalui dukungan partai-partai islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan
wakilnya, dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri yang berhasil mengalahkan
Hamzah Haz. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999.

Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengelurkan beberapa kebijakan
politik, beberapa di antarnya adalah:

 Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.
 Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi.
 Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember
1999.
 Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan
tahun baru imlek.
 Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat
KKN.
 Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran
Marxisme dan Leninisme.

INGGIT KARTIKARINI 4