Page 145 - ETPEM2016
P. 145

Sedangkan 8 Wajib TNI bunyinya sebagai berikut:

                     1.  Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
                     2.  Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
                     3.  Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
                     4.  Menjaga kehormatan diri di muka umum.
                     5.  Senantiasa   menjadi    contoh    dalam    sikap    dan
                         kesederhanaannya.
                     6.  Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
                     7.  Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
                     8.  Menjadi  contoh  dan  mempelopori  usaha-usaha  untuk
                         mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

               3.2.7 Peraturan  Lain  (Kementerian/Kode  Etik  Profesi/Daerah/
                     Unit Kerja)
                     Selain  dari  sumber-sumber  tadi,  nilai/norma  etik  bagi
               aparatur pemerintah di Indonesia bersumber pula dari peraturan-
               peraturan  lain,  seperti  peraturan  kementerian  atau  lembaga
               sederajat, kode etik profesi, kode etik organisasi, peraturan daerah,

               dan peraturan/tata tertib unit kerja. Berikut ini disajikan beberpa
               contoh  kode  etik  profesi,  kode  etik  organisasi,  dan  peraturan
               daerah.

                 1)  Kode Etik KORPRI
                     Kode  Etik  KORPRI  yang  disebut  Panca  Prasetya  KORPRI
               ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI No.
               KEP-08/MUNAS/2004        tentang    Kode    Etik   KORPRI    Dan

               Penjelasannya. Adapun bunyinya sebagai berikut:





                                                                             129
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150