Page 145 - ETPEM2016
P. 145
Sedangkan 8 Wajib TNI bunyinya sebagai berikut:
1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan
kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk
mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.
3.2.7 Peraturan Lain (Kementerian/Kode Etik Profesi/Daerah/
Unit Kerja)
Selain dari sumber-sumber tadi, nilai/norma etik bagi
aparatur pemerintah di Indonesia bersumber pula dari peraturan-
peraturan lain, seperti peraturan kementerian atau lembaga
sederajat, kode etik profesi, kode etik organisasi, peraturan daerah,
dan peraturan/tata tertib unit kerja. Berikut ini disajikan beberpa
contoh kode etik profesi, kode etik organisasi, dan peraturan
daerah.
1) Kode Etik KORPRI
Kode Etik KORPRI yang disebut Panca Prasetya KORPRI
ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI No.
KEP-08/MUNAS/2004 tentang Kode Etik KORPRI Dan
Penjelasannya. Adapun bunyinya sebagai berikut:
129