Page 33 - Majalah HUT 72 DISPSIAD
P. 33
Dengan demikian, perlunya peran dan perhatian TNI dan Polri merupakan garda negara terdepan
para aparat negara untuk terlibat dan terjun yang memiliki kewajiban menjaga pertahanan dan
langsung di tengah tengah masyarakat, tidak hanya keamanan negara harus mampu mewujudkan
mengandalkan instansi POLRI untuk mengayomi kerjasama untuk dapat menjamin masa depan
masyarakat, akan tetapi TNI juga sebagai aparat bangsa menjadi lebih baik dengan mengembangkan
negara memiliki tugas dan kewajiban untuk mem- sinergitas dan soliditas dari masing-masing
bantu dan berpartisipasi untuk mengatasi setiap personel, akan tetapi yang terjadi dilapangan,
permasalahan di masyarakat. Hal ini diperkuat terdapat beberapa oknum personel TNI dan Polri
dengan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, terutama yang terlibat ketegangan antar sesama prajurit
Pasal 7, ayat 2, butir 9, yang berbunyi: ”membantu seperti contoh kasus keributan yang terjadi antara
tugas pemerintahan di daerah”, dan butir 10 yang prajurit TNI dan Polri di Ambon pada tahun 2021,
berisi: “membantu Polri dalam rangka tugas kemudian dalam kasus yang lebih besar terjadi
keamanan dan ketertiban masyarakat yang penyerangan ke Polsek Ciracas oleh prajurit
diatur dalam undang-undang”. Dalam aturan TNI pada tahun 2020.
yang terdapat dalam UU TNI tersebut, khususnya
banyak orang menyebut dengan pasal Operasi Hal tersebut jelas mencoreng nama baik instansi
Militer Selain Perang (OMSP), jelas sekali bahwa TNI dan Polri karena tidak menunjukkan sinergitas
TNI harus berkewajiban membantu Pemerintah, dan soliditas seperti seharusnya. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah serta Polri dalam memelihara perlu dilaksanakan sebuah kegiatan yang mampu
situasi yang kondusif di tengah masyarakat supaya meningkatkan dan memupuk rasa kebersamaan
pembangunan ekonomi, pembangunan demokrasi antara prajurit TNI-Polri. Maka dari itu, Pimpinan
dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. TNI dalam hal ini KASAD dan Kapolri, membuat
.
INFO DISPSIAD| Hal: 28
