Page 16 - SKH Palangka Post Edisi 11 Desember 2019

KOTAWARINGIN TIMUR

RABU, 11 DESEMBER 2019 16

Izin Frekuensi

Radio Akan

Diperketat

SAMPIT, PPOST
Sekda Kotim, Halikinnur menegas-
kan pemkab Kotim melalui Diskominfo
akan semakin ketat dalam mengawasi
frekuensi radio yang ada di daerah
ini. Hal itu ia katakan di sela acara
bintek perizinan spektrum frekuensi
radio melalui e-licensing yang digelar
di aula Diskominfo setempat, Selasa
(10/12).
“Pengawasan dan seleksi frekuensi
radio itu sangat penting mengingat
jika terjadi kelalaian dalam penga-
wasannya akan berakibat fatal,” kata
Halikin kepada sejumlah wartawan.
Di kota Sampit sendiri menurutnya
ada bandara yang setiap harinya me-
layani penerbangan. Pesawat sendiri
memiliki kepentingan dalam peng-
gunaan frekuensi sebagai alat kemu-
nikasi mereka dengan pihak bandara,
namun dalam prakteknya bisa saja
terganggu jika ada gelombang radio Foto : PPost/Nafi ri
lain yang memiliki gelombang frekue- KUE HUT DWP - Sekda Kotim Halikinnur saat diberi kesempatan meniup lilin kue ultah DWP, di gedung Serba Guna Sampit, Selasa (10/12).
nsi yang sama dengan yang dimiliki
bandara maupun pesawat.
“Pernah terjadi di daerah lain di
mana di dalam pesawat bisa terdengar Dharma Wanita Berperan
suara lagu dangdut. Ini bisa beraki-
bat fatal bagi keselamatan,” ungkap
Halikin.
Hal itu menurutnya bisa saja ter-
jadi jika masyarakat banyak yang
membuat stasiun radio sendiri yang Penting Giring Sukses ASN
sederhana, namun memiliki frekue-
nsi semau-maunya. “Rakit sendiri
sederhana dengan biaya yang murah
juga bisa, tapi akan sangat berbahaya
jika frekuensi nya tak diawasi secara
ketat,” tambahnya. SAMPIT, PPOST menjalankan tugas kepemerintahan, Wanita cukup komplit, sebagai isteri, itu dituntut terus melakukan inovasi
Mencegah hal tersebut saat ini Anggota Dharma Wanita dianggap memiliki peran vital dalam sebagai pendamping mereka memi- ibu dari anak-anak dan juga seorang dalam program kerja mereka.
pemerintah telah menjalankan satu liki peranan vital dalam menggiring pegawai,” tambah Supian Hadi. “Setidaknya juga memberikan
sistem yang menyeleksi secara elek- kesuksesan suaminya yang seorang aparatur negara. Untuk itu kesuksesan suami dalam karir atau Ia mencontohkan seandainya isteri pengaruh kepada kesejahteraan ang-
tronik frekuensi yang ada baik yang diharapkan anggota Dharma Wanita berusaha memberikan kon- menjalankan tugasnya,” katanya. terus marah-marah di rumah tentu gotanya,” lanjutnya.
sedang mengurus izin maupun yang tribusinya dalam memotivasi sang suami. Selain itu Dharma Wanita juga akan berpengaruh terhadap kinerja Dalam perayaan tersebut, DWP
ilegal. seorang ASN yang memiliki tugas suaminya. juga memperlombakan beragam ku-
“Jika ada kesamaan frekuensi den- tersendiri yang berkaitan dengan Terkait dengan organisasi induk liner hasil karya anggota, kerajinan
gan institusi tertentu alat tersebut Hal itu disampaikan Bupati Ko- gelar di gedung Serba Guna Sampit, pembangunan, sehingga juga di- kewanitaan tersebut Supian Hadi dan lomba busana. Kegiatan tersebut
secara otomatis akan tidak meloloskan, tawaringin Timur (Kotim) Supian Selasa (10/12). tuntut untuk profesional dalam juga menekankan agar mereka terus merupakan puncak rangkaian HUT
termasuk dalam pengurusan izin,” Hadi saat digelarnya HUT ke-20 “Dharma Wanita adalah isteri bidangnya. mengembangkan wawasan dan DWP yang telah dilaksanakan sebe-
kata Halikin. (naf/P5) Dharma Wanita Persatuan yang di- dari pejabat aparatur negara yang “Berarti tanggung jawab Dharma keterampilan anggota nya. Selain lumnya. (naf/P5)

Aplikasi e-Prokumda

Diluncurkan

KUALA KURUN, PPOST ucap Kabag Hukum Setda Gu- Dia menuturkan, aplikasi e-
Bagian Hukum Sekretariat mas, Guanhin,didampingi Ka- Prokumda ini berdasarkan asas
Daerah (Setda) Kabupaten Gu- subbag Perundang-Undangan manfaat, keterbukaan, otorisasi,
nung Mas (Gumas) melakukan M Setiawan, Selasa (10/12). efektif dan efisien, sinergitas
launching aplikasi elektronik Dia mengatakan, penggunaan serta tanpa sekat (jarak) antara
Produk Hukum Daerah (e- aplikasi tersebut menjadi tem- satu perangkat daerah/instansi
P rokumda). pat konsultasi yang berkaitan dengan perangkat paerah/in-
Aplikasi ini untuk menin- dengan perda yang akan dire- stansi lain.
gkatkan efisiensi, efektivitas, visi. Jadi yang ingin berurusan Direncanakan, penggunaan
transparansi dan akuntabilitas terkait produk hukum daerah aplikasi tersebut akan mulai
penyelenggaraan fasilitasi ran- tidak perlu lagi datang ke ba- berlaku pada tahun 2020 men-
Foto : PPost/Anthoneal cangan produk hukum daerah gian hukum, tetapi bisa melalui datang.
EVALUASI - Asisten I Setda Gumas, Ambo Jabar, didampingi Kabag Hukum, Guanhin, ketika memimpin rapat evaluasi produk hukum di ruang rapat kantor bupati yang diusulkan. aplikasi tersebut. ”Di dalam aplikasi ini, nanti-
setempat, Selasa (10/12) pagi. kumda ini untuk mempermu- untuk membangun sistem pen- nya juga bisa digunakan untuk
”Aplikasi e-Prokumda ini
”Penggunaan aplikasi e-Pro-
Tujuh Produk Hukum dah dan mempercepat proses guatan Sumber Daya Manusia pembentukan produk hukum
proses pengajuan program
rancangan produk hukum dae-
(SDM) yang ditunjang dengan
daerah serta pengunduhan in-
penyiapan sarana dan prasarana
rah, seperti surat keputusan
formasi produk hukum daerah,”
(SK), peraturan bupati (perbup)
meliputi infrastruktur dan basis
jelas mantan Camat Rungan
data,” ujarnya.
Barat ini. (nth/P4)
dan peraturan daerah (perda),”
Daerah Dievaluasi Komputer BKPPD
TES CPNS
Siap Digunakan
KUALA KURUN, PPOST Hayak Harati, Perda Nomor 7 menjadi kewenangan provinsi.
”Sedangkan terkait pencabu-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) Tahun 2013 tentang Wajib Belajar tan perda yang berkaitan per- KUALA KURUN, PPOST nan akan menambah fasilitas sama dengan tahun lalu dilak-
12 (Dua Belas) Tahun di Gumas.
melaksanakan rapat evaluasi produk hukum daerah. Ini ”Kalau untuk perda yang akan tambangan rakyat, itu harus Kepala Badan Kepegawaian, komputer. sanakan dengan menggunakan
merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat dicabut itu berkaitan dengan dilakukan karena sekarang ini Pendidikan dan Pelatihan “Perdeksi awal kami, un- sistem computer assisted test
(RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pertambangan rakyat, yakni perizinan dan pengelolaan per- Daerah (BKPPD) Gunung Mas, tuk pelamar di Gunung Mas (CAT) untuk seleksi kompetisi
setempat. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tambangan sudah menjadi ke- Lurand mengatakan, seluruh hanya mencapai kurang lebih dasar (SKD) dan seleksi kom-
petisi bidang (SKB).
2 ribuan. Ternyata antusias
tentang Pengelolaan Pertamban-
wenangan provinsi,” tuturnya.
perangkat komputer untuk
gan Mineral dan Batu Bara,dan Sejauh ini, tambah dia, tu- pelaksaan tes CPNS siap di- pelamar CPNS tahun ini cukup Sistem CAT merupakan tes
Fokus evaluasi produk hukum setempat, Selasa (10/12). Perda Nomor 5 Tahun 2013 ten- juh perda yang akan direvisi gunakan. tinggi dibandingkan tahun se- dengan menggunakan aplikasi
daerah ini berpatokan pada Rinciannya, untuk perda yang tang Pengelolaan Pertambangan dan dicabut tersebut sudah di- “Saat ini perangkat kom- belumnya,” ungkapnya. tes di komputer. Tes CAT ini
kewenangan kabupaten, pertam- direvisi yakni Perda Nomor Rakyat,” ujarnya. masukkan ke dalam program peter yang ada, sudah siap Untuk tahapan, secara terbukti lebih efisien, efek-
bangan rakyat dan pendidikan di 2 Tahun 2008 tentang Urusan Guanhin menjelaskan, revisi pembentukan peraturan daerah untuk digunakan. Belum lama umum masih sama seperti ta- tif dan terpercaya. Pasalnya,
kabupaten. Pemerintahan Daerah Yang Men- perda ini dilakukan agar tidak (propemperda) dan rencana ini, BKN dari Banjarbaru juga hun sebelumnya. Akan tetapi setelah pelaksanaan tes, nilai
”Dari rapat yang kita lak- jadi Kewenangan Kabupaten bertentangan dengan kepent- Badan Pembentukan Peraturan sudah melakukan survei un- rekrutmen CPNS tahun ini serta keseluruhan peserta yang
sanakan, tercatat ada tujuh Gumas,Perda Nomor 28 Tahun ingan umum dan peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD tuk mengecek kesesiapan pa- ada penambahan tahapan baru telah mengikuti tes bisa dilihat
produk hukum daerah berupa 2011 tentang Sekolah Gratis Pen- perundang-undangan yang lebih Gumas pada tahun 2020. rangkat komputer,” ujaranya, yakni masa sanggah. langsung.
peraturan daerah (perda) yang didikan Dasar dan Menengah di tinggi ataupun salah tafsir. Seka- ”Pelaksanaan evaluasi ter- kemarin. . “Masa sanggah ini dapat Sedangkan SKD terdiri atas
akan dievaluasi, baik itu direvisi Kabupaten Gumas, Perda Nomor rang ini, untuk perda tentang hadap sejumlah perda ini meru- Dia menyampaikan, perang- dimanfaatkan para pelamar tes intelegensi umum (TIU),
ataupun dicabut,” ucap Kabag 29 Tahun 2011 tentang Sistem pendidikan telah terbagi dua pakan bagian dari pengawasan kat komputer dan genset su- untuk menyanggah jika terjadi wawasan kebangsaan (TWK)
Hukum Setda Gumas, Guanhin, Penyelenggaraan Pendidikan kewenangan. yang bersifat preventif, sebelum dah memenuhi syarat. Namun kesalahan gangguan, meng- dan tes kepribadian (TK). Ke-
didampingi Kasubbag Perun- di Kabupaten Gumas, Perda Pendidikan SD dan SMP masih nantinya terjadi permasalahan dengan banyaknya pelamar ingat pendaftaran dilakukan mudian SKB terdiri atas tes ten-
dang-Undangan M Setiawan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang menjadi kewenangan kabupaten, dalam pelaksanannya,” pung- CPNS mencapai 3.755 orang, secara online,” jelasnya. tang wawasan sesuai jabatan
di ruang rapat kantor bupati Penyelenggaraan Sakula Pintar sedangkan pendidikan SMA kasnya.(nth/P4) tidak menutup kemungki- Terkait pelaksaan CPNS juga formasi yang dilamar. (bn/P4)