Page 185 - SKI kls 7
P. 185
imfor yang disebut usyur.
c. Lembaga Tata Usaha (An-Nizam Al-Idary)
Dinasti Bani Umayyah membagi wilayah kekuasaan antara pemerintah pusat
dan daerah. Pemerintah pusat dipimpin oleh Khalifah, sedangkan daerah
dipimpin oleh gubernur yang disebut wali. Untuk pelaksanaan tata negara
yang teratur, Bani Umayyah mendirikan beberapa departemen antara lain
Diwan al Kharraj (departemen pajak), diwan al rasail (departemen pos dan
persuratan), diwan al musytaghillat (departemen kepentingan umum), dan
diwan al khatim (departemen pengarsipan).
d. Lembaga Kehakiman (An-Nizam Al-Qady)
Dinasti Bani Umayyah memisahkah kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan
Yudikatif (pengadilan). Dimana pelaksanaan kekuasaan yudikatif terbagi
menjadi 3, yaitu, al-Qadha (Hakim masalah negara), al-Hisbah (hakim perkara
SLGDQD GDQ DO 1DGKDU ¿O 0DGODOLP PDKNDPDQ WLQJJL DWDX EDQGLQJ
e. Lembaga Ketentaraan (An-Nizam Al-Harby)
Lembaga ketentaraan sudah ada sejak .KXODIDXUUDV\LGLQ. Perbedaanya pada
rekrutmen personilnya. Dimana masa .KXODIDXUUDV\LGLQ setiap orang boleh
menjadi tentara, sedangkan pada masa Dinasti Bani Umayyah hanya diberikan
kepada orang-orang Arab.
Pada formasi tentara, Dinasti Bani Umayyah mempergunakan istilah di kera-
jaan Persia. Formasi itu terdiri dari Qolbul Jaisy (pasukan inti) yang berisi al-
Maimanah (pasukan sayap kanan), al-maisarah (pasukan sayap kiri), al-Muqad-
dimah (pasukan terdepan), dan VDTDK DO MDLV\L (posisi belakang).
Di samping itu juga di bentuk dewan sekretaris Negara (diwanul kitabah)
yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan dewan ini terdiri
dari lima orang sekretaris, yaitu:
1. Sekretaris persuratan ( katib Ar-Rasail )
2. Sekretaris keuangan ( kDWLE $O .KDUUDM)
3. Sekretaris tentara (katib Al-Jund)
4. Sekretaris kepolisian (katib Al-Jund)
5. Sekretaris kehakiman (katib Al-Qadi)
Langkah-Langkah politik militer bani Umayyah :
1. Memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kuffah ke Damaskus.
2. Menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas
keamanan dalam negerinya.
Sejarah Kebudayaan Islam Kurikulum 2013 177
