Page 51 - KelasIX PPKN kls 9.pdf
P. 51
Sumber: http://news.liputan6.com/read/2126202/
Gambar 2.5 Anggota DPR dalam merumuskan suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan
dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan tetap menyadari makna nilai-
Info Kewarganegaraan
nilai yang terkandung dalam Pancasila
dan dengan memperhatikan hubungan Tap MPR Nomor IX/MPR/1978
antara Pembukaan dan pasal-pasal, maka dan Tap MPR Nomor III/
MPR/1983 menyatakan bahwa:
dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik “Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai pernytaan
Indonesia Tahun 1945 yang memuat dasar
kemerdekaan yang terperinci
falsafah negara Pancasila dan Undang- yang mengandung cita-cita luhur
Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari Proklamasi Kemerdekaan
Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang 17 Agustus 1945 dan yang
tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan memuat Pancasila sebagai dasar
lsafat negara, merupakan satu
satu rangkaian kesatuan nilai dan norma
rangkaian dengan Proklamasi
yang terpadu. Undang-Undang dasar 1945 Kemerdekaan 17 Agustus 1945
terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang dan Oleh karena itu tidak dapat
merupakan perwujudan dari pokok-pokok diubah oleh siapapun juga
pikran yang terkandung dalam Pembukaan termasuk oleh MPR hasil Pemilu
yang berdasarkan pasal 3 dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Pasal 37 Undang-Undang Dasar
Indonesia Tahun 1945, yang tidak lain 1945, karena mengubah isi
adalah nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Pembukaan Undang-Undang
Pancasila itu sendiri memancarkan nilai- Dasar 1945 berarti sama halnya
nilai luhur yang telah mampu memberikan dengan pembubaran negara”.
semangat kepada dan terpancang dengan
38 Kelas IX SMP/MTs
Di unduh dari : Bukupaket.com
