Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 08 Juli 2019
P. 17

EKONOMI & BISNIS









                senin, 8 JULi 2019                                                                                                                                                                   17


                                                                                                                                                          Kemenhub Tunduk


                                                                                                                                                        Terhadap Keputusan

                                                                                                                                                                         KPPU



                                                                                                                                                      KER T AJA TI ,                      rencananya Senin
                                                                                                                                                      PPOST                               sore (8/7) di Kantor
                                                                                                                                                        Ke m e nte r ia n                 Menko  Perekono-
                                                                                                                                                      Perhubungan me-                     mian akan ada rapat
                                                                                                                                                      nyatakan akan                       membahas dan
                                                                                                                                                      tunduk terhadap                     mengambil keputu-
                                                                                                                                                      keputusan Komisi                    san soal penentuan
                                                                                                                                                      Pengawas Persain-                   batas atas dan batas
                                                                                                                                                      gan Usaha (KPPU)                    bawah tarif pesawat
                                                                                                                                                      yang sedang menel-                  terbang.
                                                                                                                                                      iti dugaan kartel                     Dikatakan Men-
                                                                                                                                                      harga tiket pesawat   Budi Karya    hub, pemerintah se-
                                                                                                                                                      yang dinilai mem-                   cara intensif sudah
                                                                                                                                                      beratkan konsumen.         terus berupaya mencari titik
                                                                                                                                                                                 temu soal harga tioket pesawat
                                                                                                                                                        “Saya pikir memang we-
                                                                                                                                            Foto : Net
                KKP Tenggelamkan 516 Kapal                                                                                                            wenangnya KPPU untuk melaku-  agar tidak merugikan masyara-
                                                                                                                                                                                 kat tapi juga tidak merugikan
                                                                                                                                                      kan penyelidikan dan tentu kami
                                                                                                                                                                                 operator penerbangan.
                                                                                                                                                      memberi kesempatan untuk
                                                                                                                                                                                  “Mengapa melibatkan Ke-
                                                                                                                                                      meneliti. Kami akan tunduk
                                                                                                                                                      apa yang diputuskan KPPU
                                                                                                                                                                                 menko Perekonomian, karena
                                  Ilegal Dalam 5 Tahun                                                                                                nanti,” kata Menhub Budi Karya   pemangku kepentingan di pen-
                                                                                                                                                      kepada pers saat meninjau BIJB
                                                                                                                                                                                 erbangan bukan hanya Kement-
                                                                                                                                                                                 erian Perhubungan saja tapi juga
                                                                                                                                                      di Kertajati, Majalengka, Jawa
                                                                                                                                                      Barat, Sabtu.
                                                                                                                                                                                 Pertamina dan BUMN lainnya,”
                                                                                                                                                        Hadir dalam kegiatan itu Wakil
                                                                                                                                                                                 kata Budi Karya.(ant/P8)
                                                                                                                                                      Gubernur Jawa Barat Uu Ruzha-
                                                                                                                                                      nul Ulum, Dirjen Perhubungan
                                                                                                                                                      Udara Polana Pramesti, Dirjen    Industri
                JAKARTA, PPOsT                                       stansi terkait lainnya juga telah   ara-negara G20 dalam mem-  dan telah membuka mata du-  Perhubungan Darat Budi Seti-
                Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat se-  melakukan pemusnahan seban-  berikan dukungan pada upaya   nia tentang modus, kejahatan,   yadi dan Dirut PT Angkasa Pura   Indonesia
                                                                     yak 28 kapal ikan ilegal yang
                                                                                               pengurangan praktik IUU di
                                                                                                                         dampak dan cara pemberan-
                jak 2014 hingga saat ini telah menenggelamkan 516 kapal   telah mendapatkan putusan   seluruh dunia,” kata Ketua Har-  tasan IUU melalui pendekatan   II Muhammad Awaluddin serta
                                                                                                                                                      pejabat provinsi setempat.
                karena menangkap ikan secara ilegal di berbagai kawasan   pengadilan yang berkekua-  ian Iskindo Moh Abdi Suhufan.  hukum,” katanya.    Sebelumnya KPPU telah me-  Dinilai Harus
                perairan Indonesia.                                  tan hukum tetap (inkracht)   Dalam forum G20 yang ber-  Menurut dia, kesepakatan   minta klarifikasi dari berbagai
                                                                     sepanjang Januari-Juni 2019.   langsung di Osaka Jepang, 28-29   itu merupakan salah satu dari   pihak terkait menyangkut ma-  Terkoneksi
                                                                     Angka tersebut terdiri dari 23   Juni 2019, pemimpin negara-  bentuk perjuangan Indonesia   halnya harga tiket pesawat yang
                 “Jumlah kapal yang sudah di-  hingga Juni 2019, KKP telah   kapal Vietnam, 3 kapal Malay-  negara G20 berhasil menyepak-  ditingkat dunia untuk menga-  diduga dampak adanya kartel.
                musnahkan atau ditenggelamkan   menangkap kapal ilegal sebanyak   sia, 1 kapal Filipina, dan 1 kapal   ati komitmen para pihak untuk   jak negara-negara lain dalam   KPPU misalnya sudah memin- Hadapi Perang
                sejak bulan Oktober 2014 hingga   67 kapal yang tediri atas 17 kapal   Indonesia. Kapal-kapal tersebut   menanggulangi IUU fishing   melindungi sumber daya ikan.  ta keterangan dari Kementerian
                saat ini, sebanyak 516 kapal,” kata   Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3   menambah jumlah kapal yang   secara global.  Ia menegaskan bahwa Re-  Perhubungan sebagai regulator   Dagang
                Plt Dirjen Pengawasan Sumber   kapal Filipina, dan 32 kapal In-  telah ditenggelamkan sejak   Atas keberhasilan tersebut,   publik Indonesia merupakan   juga sudah memanggil beberapa
                Daya Kelautan dan Perikanan (PS-  donesia.           Oktober 2014-Juni 2019 menjadi   Iskindo memberikan apresiasi   salah satu negara di dunia   maskapai penerbangan.
                DKP) KKP Agus Suherman dalam   “Keberhasilan dalam penang-  516 kapal.         kepada delegasi Indonesia   yang berhasil meningkatkan   Dikatakan Menhub, KPPU   JAKARTA, PPOST
                siaran pers yang diterima di   kapan kapal perikanan pelaku il-  Sebelumnya, Ikatan Sarjana   pada pertemuan tingkat kepala   stok ikan dari pengurangan   adalah lembaga yang indepen-  Konsultan manajemen bisnis
                Jakarta, Sabtu.            legal fishing tidak lepas dari sistem   Kelautan Indonesia (Iskindo)   negara tersebut.  praktik IUU fishing di perairan   den dan dipersilahkan untuk   dari Partner YCP Solidiance, Ger-
                 Ia memaparkan, sebanyak 516   pengawasan yang terintegrasi   mengapresiasi kesepakatan di   Dengan adanya kesepaka-  Indonesia.      melakukan, sehingga apapun   vasius Samosir mengatakan se-
                kapal tersebut terdiri atas kapal   antara pengawasan udara (air sur-  dalam forum G-20 terkait inisi-  tan tersebut, lanjutnya, maka   Selanjutnya, Indonesia dini-  hasil temuan akan tunduk dan   luruh industri di Indonesia harus
                perikanan berbendera Vietnam   veillance), operasi kapal pengawas   atif dan kepemimpinan Indone-  isu IUU akan menjadi perha-  lai perlu mengawal komitmen   ditindaklanjuti oleh pemerintah.  terkoneksi dari hulu ke hilir untuk
                294 kapal, Filipina 92 kapal, Ma-  di laut, dan sistem pemantauan   sia dalam memberantas praktik   tian negara-negara G20 dalam   tersebut dalam bentuk kerjas   “Sekali lagi Kemenhub sebagai   mengatasi dampak perang dagang
                laysia 76 kapal, Thailand 23 kapal,   kapal perikanan (vessel monitoring   IUU fishing atau penangkapan   kerangka kerja sama global.  ama internasional dan kemi-  regulator mempersilahkan untuk   antara Amerika Serikat dan Cina.
                Papua Nugini 2 kapal, RRT 1   system/VMS),” kata Agus.  ikan ilegal.             “Kami memberikan apresiasi   traan program agar kesepaka-  melakukan penelitian dan kita   “Industri kita harus vertikal
                kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1   Sejalan dengan hal itu, KKP   “Walaupun kesepakatan   kepada pemerintah Indonesia   tan para kepala negara tersebut   akan tunduk,” kata Budi Karya.  integrated, karena ini salah satu
                kapal, dan Indonesia 26 kapal.  bekerja sama dengan Satgas   tersebut bersifat tidak mengikat,   yang dalam 4 tahun ini secara   dapat ditindaklanjuti dalam   Dalam kesempatan itu Men-  upaya mengatasi perang da-
                 Sementara itu, sejak Januari   115, Kejaksaan Agung, dan in-  tapi akan menjadi concern neg-  konsisten memberantas IUU   level kerja sama.(ant/P8)  hub Budi Karya juga mengatakan   gang,” kata Gervasius di Jakarta,
                                                                                                                                                                                 Rabu malam saat diskusi bertema
                                                                                                                                                                                 Tinjauan Industri di Indonesia
                                                                                                                                                                                 Pascapemilihan Presiden.
                                Target Potensi Investasi 5 Miliar Dolar Dari UEA                                                                                                 pakan salah satu produsen Crude
                                                                                                                                                                                  Ia mengatakan, Indonesia meru-
                                                                                                                                                                                 Palm Oil (CPO) terbesar di dunia
                                                                                                                                                                                 tapi tidak bisa membuat industri
                JAKARTA, PPOST                  hamed Faraj Al Mazrouei melakukan   total mencapai di atas 5 miliar dolar   dalam membuka lapangan pekerjaan   Indonesia. “Kami tidak melihat   ‘downstream’ atau hilir berkem-
                 Menteri Energi dan Sumber Daya   pertemuan di Kementerian ESDM,   AS. Ini sedang dibicarakan,” kata   di Indonesia.           untuk  investasi  yang  kecil  di  sini,   bang.
                Mineral (ESDM) Ignasius Jonan   Jakarta berdasarkan informasi yang   Jonan.                      “Kerja samanya kita coba tingkat-  kami kumpulkan investasi bersama   Contoh, kata dia, industri CPO
                menargetkan perkiraan investasi   dihimpun Antara di Jakarta, Sabtu.  Menurut Jonan, UEA juga ber-  kan. Tidak harus di bidang migas   dikombinasikan dalam sebuah ren-  Indonesia seharusnya bisa mem-
                sebesar 5 miliar dolar AS dari potensi   “Sesuai  arahan  Presiden  meng-  minat untuk menjajaki kerja sama   dan pertambangan. Misalnya infra-  cana aksi nilainya hingga multi bil-  buat sabun, minyak goreng, alat
                kerja sama dengan Uni Emirat Arab   inginkan investasi dari Uni Emirates   di sektor lain. Adapun sektor yang   struktur, sektor keuangan, pariwisa-  lion  dollar  untuk investasi UEA ke   pengharum ruangan dan lain
                (UEA).                          Arab khususnya dan Timur Tengah,   disasar selain energi, antara lain   ta atau pembiayaan UKM,” jelasnya.  Indonesia,” tutur Menteri Suhail.  sebagainya namun belum bisa
                 Potensi kerja sama tersebut didapat   adanya investasi yang besar tidak   infrastruktur, keuangan hingga   Respon senada juga ditunjukkan   Pemerintah UEA, ungkap Menteri   diterapkan.
                usai Menteri Jonan dan Menteri En-  hanya dari sektor migas saja, tapi   pariwisata. Langkah ini diklaim   Pemerintah UEA yang menunjuk-  Suhail, mengungkapkan Indonesia pu-  Menurut dia, hal tersebut harus
                ergi dan Industri UEA Suhail Mo-  sektor yang lain. Kira-kira targetnya   dapat membantu upaya pemerintah   kan keseriusannya berinvestasi di   nya potensi perekonomian luar biasa.   dikembangkan pemerintah agar
                                                                                                                                                 “Indonesia masuk sebagai 16 negara   produktivitas dan nilai tambah
                                                                                                                                                 dengan ekonomi terbesar di dunia.   menjadi naik sehingga akan ban-
                                                                                                                                                 Bahkan berpotensi menjadi 10 besar   yak investor datang ke Indonesia.
                                                                                                                                                 dunia,” ungkap Menteri Suhail.   “Ini dulu yang harus terintegrasi
                                                                                                                                                   Salah satu potensi kerja sama yang   sehingga ke depannya sudah ba-
                                                                                                                                                 bisa digarap adalah di sektor hulu   gus,” katanya.
                                                                                                                                                 minyak dan gas (migas). Terutama   Ke depan pemerintah harus bisa
                                                                                                                                                 dengan Pertamina dalam rangka   menegaskan koneksi sumber daya
                                                                                                                                                 meningkatkan produksi migas     alam dengan ekonomi yang di
                                                                                                                                                 Indonesia.                      miliki Indonesia untuk mengatasi
                                                                                                                                                   “Persatuan Emirat Arab berharap   perang dagang tersebut.
                                                                                                                                                 berdiskusi dengan Pertamina ten-  Selain menegaskan koneksi in-
                                                                                                                                                 tang peningkatan investasi dan   dustri, pemberian insentif kepada
                                                                                                                                                 mengembangkan lebih banyak la-  investor juga diperlukan untuk
                                                                                                                                                 pangan migas demi meningkatkan   mengurangi dampak perang da-
                                                                                                                                                 produksi migas,” ujar Menteri Suhail.   gang antara Amerika dan Cina.
                                                                                                                                                 Selain itu, UEA juga menunjukkan   “Kemarin saya bicara dengan
                                                                                                                                                 ketertarikan menjalankan bisnis   pihak Jetsar untuk membuat rute
                                                                                                                                                 di sektor Energi Baru Terbarukan   ke Bangka Belitung dari Australia,
                                                                                                                                                 (EBT). Apalagi  Uni  Emirat Arab   tapi tidak diberikan insentif oleh
                                                                                                                                                 memiliki perusahaan yang bergerak   pemerintah,” ujar dia.
                                                                                                                                                 di industri EBT, yaitu Masdar.   Akibatnya, bisa saja rencana
                                                                                                                                                   “Kami memiliki perusahaan ber-  tersebut saja batal. Insentif yang
                                                                                                                                                 nama  Masdar,  yang  telah berin-  bisa diberikan seperti aspek bahan
                                                                                                                                                 vestasi di banyak negara, mereka   bakar, kargo dan lain sebagainya.
                                                                                                                                                 adalah pemimpin dan mempunyai    “Cukup sulit karena orang di-
                                                                                                                                                 kemampuan untuk menekan biaya   suruh mengembangkan tapi kita
                                                                                                                                                 energi terbarukan,” katanya.(ant/  belum ada insentif atau subsidi,”
                                                                                                                                                 P8)                             katanya.(ant/P8)
   12   13   14   15   16   17   18   19   20