Page 6 - LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA_s2_18

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF
Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Direktur Jenderal

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Perbendaharaan Nomor PER-
tentang Pengelolaan Transfer ke 11/PB/2017 tentang Perubahan Atas
Daerah dan Dana Desa sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perbendaharaan Nomor PER-
Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis

tentang Perubahan Peraturan Menteri Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan Dana Desa pada Direktorat
tentang Pengelolaan Transfer ke Jenderal Perbendaharaan.

Daerah dan Dana Desa dan Perubahan Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan
ke-dua dengan PMK- Dana Desa mulai tahun 2018
225/PMK.07/2017, ditetapkan bahwa mengalami perubahan dibanding tahun

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2017. Untuk penyaluran DAK Fisik
mulai Tahun Anggaran 2017 yang semula dilaksanakan secara
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal triwulanan diubah menjadi 3 (tiga)

Perbendaharaan melalui 171 KPPN tahap yaitu tahap I (25%) paling cepat
yang tersebar di seluruh Indonesia, bulan Februari dan paling lambat bulan

yang berperan selaku KPA Penyaluran Juli, tahap II (45%) paling cepat bulan
DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah April dan paling lambat bulan Oktober,
kerjanya masing-masing. Penyaluran dan tahap III (selisih antara jumlah

DAK Fisik dan Dana Desa di provinsi dana yang telah disalurkan sampai
Bengkulu dilaksanakan oleh 4 (empat) dengan tahap II dengan nilai rencana

KPPN yang wilayah kerjanya meliputi kebutuhan dana untuk penyelesaian
11 (sebelas) pemerintah daerah yang kegiatan) paling cepat bulan September
ada di wilayah provinsi Bengkulu. dan paling lambat bulan Desember.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perubahan ini diatur dalam Peraturan

Keuangan tersebut telah diterbitkan Menteri Keuangan Nomor
Peraturan Direktur Jenderal 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Perbendaharaan Nomor PER- Pertama Atas Peraturan Menteri

4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik tentang Pengelolaan Transfer ke

dan Dana Desa pada Direktorat Daerah dan Dana Desa. Sedangkan
Jenderal Perbendaharaan untuk penyaluran Dana Desa yang
sebagaimana telah diubah dengan sebelumnya dilaksanakan secara 2

i