Page 4 - pembinaa monitoring kur

o Bank Mandiri Cabang Bengkulu Selatan;
o Bank Mandiri Cabang Mukomuko.

c. Survey kepada Pemerintah Daerah:
o Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu
Selatan;

o Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.

Hasil survey menyimpulkan bahwa:
a. Sebagian besar data responden KUR telah sesuai dengan data yang ada dalam SIKP.
b. KUR memberikan dampak kenaikan omset dan keuntungan terhadap responden.

c. Penyaluran KUR mampu memberikan peningkatan jumlah tenaga kerja namun tidak
signifikan.

d. Tingkat kepuasan responden pada umumnya sangat baik dengan adanya Kredit Usaha
Rakyat, namun masih ada ketidakpuasan mengenai adanya agunan KUR yang lebih
besar dari plafond kreditnya, potongan untuk angsuran pertama dan jumlah kredit yang

kecil.
e. Belum ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Bank penyalur dalam
pengelolaan KUR untuk mensukseskan program Pemerintah daerah terkait UMKM,

f. Bank Penyalur di Bengkulu belum memanfaatkan fitur SIKP untuk mencari calon
debitur KUR
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kredit Program kepada Pemerintah Daerah di

Provinsi Bengkulu
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor

95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring Dan
Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 19/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring Kredit Program oleh Kantor Wilayah

Direktorat jenderal Perbendaharaan maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Bengkulu sebagai representasi Kementerian Keuangan di
Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, dan supervisi pelaksanaan kredit
program di daerah termasuk di dalamnya terkait dengan Pembiayaan Ultra Mikro.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan terkait Pembiayaan Ultra Mikro, Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 29 Mei 2019 telah
melaksanakan FGD dengan Pemerintah Daerah Kepahiang membahas kebijakan fiskal

3 | P a g e