Page 144 - LK Unaudited KPPN Jakarta VI Per 30 Juni 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
JALAN OTTO ISKANDARDINATA NO. 53-55, DKI JAKARTA 13330; TELEPON (021) 8190410;
FAKSIMILI (021) 8195583; SUREL : KANWIL.DKI@GMAIL.COM; LAMAN :
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/JAKARTA

NOTA DINAS
NOMOR ND-543/WPB.12/2020

Yth : 1. Kepala Bagian / Para Kepala Bidang
2. Para Kepala KPPN
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Atas Kebijakan Pembatasan Terhadap Pegawai Pada Masa
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
Tanggal : 16 Juni 2020

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor
ND-1797/PB.1/2020 tanggal 14 Juni 2020 hal Tindak Lanjut Atas Kebijakan Pembatasan
Terhadap Pegawai Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait dengan pencegahan
penyebaran COVID-19 dan pelaksanaan Work From Home pada masa kedaruratan
kesehatan masyarakat COVID-19, yakni SE-2/MK.1/2020 tanggal 2 Maret 2020, SE-
4/MK.1/2020 tanggal 10 Maret 2020, SE-5/MK.1/2020 tanggal 14 Maret 2020, SE-
7/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020, SE-11/MK.1/2020 tanggal 6 April 2020, SE-
15/MK.1/2020 tanggal 13 April 2020, SE-16/MK.1/2020 tanggal 21 April 2020, dan SE-
19/MK.1/2020 tanggal 13 Mei 2020.
2. Melalui Nota Dinas tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan
bahwa terdapat konsekuensi atas implementasi kebijakan dimaksud pada angka 1, yaitu
berupa punishment terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan dan reward
kepada pegawai yang melaksanakan ketentuan dengan baik.
3. Punishment terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan dimaksud
sebagaimana telah di sampaikan dalam Nota Dinas Setditjen Perbendaharaan Nomor ND-
1468/PB.1/2020 hal Penegasan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan
Pelaksanaan WFH di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Reward kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan dalam rangka
menjaga motivasi dan meningkatkan engagement pegawai, yaitu meliputi:
a. Pegawai yang melaksanakan ketentuan dengan baik agar diberikan kemudahan dalam
pengajuan cuti setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19; dan
b. Pegawai yang melaksanakan ketentuan dengan baik dan memberikan kontribusi
besar/menunjukkan pengorbanan besar, serta dapat menjadi inspirasi bagi pegawai
lainnya untuk dapat diusulkan memperoleh penghargaan Menteri Keuangan sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 627/KMK.01/2018 tentang Penghargaan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Untuk itu kami mohon bantuan Saudara/i untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: