Page 53 - LK Unaudited KPPN Jakarta VI Per 30 Juni 2020
P. 53

KPPN  Jakarta  VI  telah  menggunakan  rekening  virtual,  sehingga
                                             saldo  pada  rekening  koran  bernilai  Rp.0,-.  Namun  pada

                                             pelaksanaannya bendahara menggunakan limit sesuai dengan uang
                                             persediaan yang telah disetujui di awal tahun (Rp. 30.000.000).
                                         3.  Saat ini KPPN Jakarta VI memiliki 2 (dua) rekening yaitu BPg dan
                                             RPL  (rekening  terlampir)  yang  ada  pada  LPJ  Bendahara

                                             Pengeluaran,  namun  tidak  dibukukan  pada  Laporan  Keuangan
                                             KPPN  Jakarta  VI  sehingga  telah  dilakukan  penyesuaian  sesuai

                                             dengan Formulir memo penyesuaian terlampir.
                                         4.  Telah direalisasikan pembelian belanja modal berupa peralatan dan
                                             mesin  yaitu  pembelian  CCTV  untuk  keperluan  kantor  KPPN

                                             Jakarta  VI  dengan  bukti  dokumen  Surat  Perintah  Membayar
                                             (SPM) terlampir.

                                         5.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020,
                                             dan  Permenkes  No.  9  Tahun  2020,  akibat  dampak  Pandemi
                                             COVID-19 yang terus meluas hingga pelosok negeri, khususnya di

                                             Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  dilakukan  Pembatasan  Kegiatan
                                             pada  Masa  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar).  PSBB  di
                                             DKI  Jakarta  mulai  diterapkan  pada  hari  Jumat,  tanggal  10  April

                                             2020. Hal ini tentunya berdampak pula pada kinerja KPPN Jakarta
                                             VI. Kementerian Keuangan telah menerbitkan beberapa kebijakan
                                             terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dan pelaksanaan

                                             Work  From  Home  pada  masa  kedaruratan  Kesehatan  masyarakat
                                             COVID-19,  yakni  SE-2/MK.1/2020  tanggal  2  Maret  2020,  SE-

                                             4/MK.1/2020 tanggal 10 Maret 2020, SE-5/MK.1/2020 tanggal 14
                                             Maret  2020,  SE-7/MK.1/2020  tanggal  23  Maret  2020,  SE-
                                             11/MK.1/2020  tanggal  6  April  2020,  SE-15/MK.1/2020  tanggal

                                             13April2020,  SE-16/MK.1/2020  tanggal  21  April  2020,  dan  SE-
                                             19/MK.1/2020 tanggal 13 Mei 2020.

                                         6.  Sesuai  dengan  Nota  Dinas  Sekretaris  Direktorat  Jenderal  nomor:
                                             ND-1256/PB.1/2020  tanggal  9  April  2020  hal  Notulensi  Video
                                             Converence  Pembahasan  Evaluasi  dan  Tindak  Lanjut  Kondisi

                                             Darurat  COVID-19  serta  Sosialisasi  terkait  KEP-89/PB/2020
                                             disampaikan  bahwa  akan  dilaksanakan  pembatasan  pegawai  yang
                                             bertugas  di  kantor  yang  disebut  TIM  SATGAS  COVID-19.  Tim

                                             tersebut ditugaskan untuk tetap menjalankan tugas dimasa pandemi.

                                                           49
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58