Page 46 - KLIPINGBPPT04092019SORE
P. 46
Sebagaimana diwartakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap mendukung era kendaraan listrik dengan menyiapkan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), kata Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani.
Pernyataan Sripeni Inten Cahyani itu menyusul Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 tahun 2019 tentang kendaraan listrik yang telah ketuk palu (resmi).
Bersamaan dengan itu, menyambut kebijakan Presiden, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Parade dan Pameran Kendaraan Listrik di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
"Kami memberikan kemudahan bagi semua pihak yang ingin bersama-sama mengembangkan kendaraan listrik. Mulai dari pelanggan sampai partner yang ingin bekerjasama," ungkap Inten sapaannya pada kegiatan bertema 'Menuju Indonesia Bersih Udara dan Hemat Energi dengan Kendaraan Listrik'.
Terdapat dua skema bisnis SPKLU yang digagas PLN, yaitu Company Owned Company Operated (COCO) dan Partner Owned Partner Operated (POPO).
Dukungan yang diberikan PLN berupa diskon tambah daya listrik sebesar 75% bagi pemilik motor listrik dan diskon 100 persen atau gratis bagi pemilik mobil listrik. "Agar pemilik kendaraan listrik bisa menggunakan station charging di masing-masing rumahnya tanpa kendala daya listrik," katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada pemerintah daerah untuk turut serta memberikan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan sebagai payung hukum bagi kendaraan listrik.
Dengan adanya payung hukum pengembangan kendaraan bermotor listrik (KBL) ini didorong adanya penyediaan infrastruktur pengisian bagi KBL berbasis baterai, yang meliputi fasilitas pengisian ulang (charging).
Menteri ESDM mengatakan, saat ini sekitar 2.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sudah beroperasi, dan untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu adanya penambahan SPKLU agar memudahkan pengguna menemukan lokasi pengisian ulang baterai. SPKLU
