Page 10 - CETAKBIRUKY

Pada akhirnya, penguatan tata kelola komunikasi mesti bermuara kepada penguatan tata kelola kehumasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Penguatan kehumasan ini mesti bersifat menyeluruh yang mencakup penguatan fungsi/peran dan struktur organisasi komunikasi publik dan penguatan kapabilitas komunikasi pimpinan. Organisasi mesti memahami bahwa fungsi tata kelola komunikasi bukanlah pekerjaan yang parsial, tetapi terkait kebijakan komunikasi yang melibatkan pimpinan dan staf organisasi.
Komunikasi publik sudah semestinya dilihat sebagai pendukung keberlangsungan organisasi yang penting, bukan diliat sebagai aspek pelengkap yang marjinal. Komunikasi yang efektif yang memungkinkan melakukan fungsi kooordinasi secara menyeluruh dan aksesibilitas langsung pada proses pengambilan keputusan, baik sebagai penyedia, pemasok, dan pengelola informasi publik.
Komunikasi merupakan aktivitas yang bersifat ubiquitous, yakni aktivitas yang selalu dilakukan oleh individu. Karena selalui dilakukan maka komunikasi pun bersifat omnipresent, yakni selalu ada dan hadir di mana-mana. Sifat selalu ada dan hadir ini, di satu sisi, membuat komunikasi menjadi bagian penting tidak terpisahkan bagi individu atau lembaga, tetapi, di sisi lain, kehadiran komunikasi sering tidak disadari. Bagaikan udara yang sering dilupakan meskipun individu melakukan aktivitas bernafas.
Pengabaian eksistensi komunikasi ini disebabkan sifat komunikasi yang relatif abstrak. Kesuksesan dan kegagalan komunikasi sering tidak disadari secara langsung oleh individu maupun lembaga. Permasalahan baru dirasakan setelah terakumulasi dan semakin rumit. Ketersediaan informasi publik yang menjadi stimulator partisipasi masyarakat merupakan perwujudan penyelenggaraan negara berdasarkan kerakyatan dalam proses permusyawaratan. Karena itu, agar tata kelola komunikasi publik di Komisi Yudisial berjalan efektif dan dapat mendiseminasikan fungsi layanan dan keterbukaan informasi publik, maka diperlukan penguatan kelembagaan komunikasi publik. Deskripsi ini merupakan dasar filosofis tentang bagaimana sebaiknya penguatan itu dilakukan sehingga fungsi tata kelola komunikasi dan pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat berjalan efektif.
Cetak Biru Komunikasi Publik Komisi Yudisial | 3