Page 8 - CETAKBIRUKY

Bab 1 - Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pengadilan menjadi satu-satunya lembaga formal yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum demi terciptanya keadilan. Namun, muncul persoalan judicial corruption yang menjadi contoh buruknya penegakan hukum di negeri ini. Tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998 menghendaki kehadiran lembaga pengawas peradilan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Kemudian timbul gagasan untuk membentuk sebuah lembaga untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan, Komisi Yudisial menjalankan fungsi sebagai pengawas eksternal yang menjalankan fungsi checks and balances terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.
Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Komisi Yudisial juga untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun juga, khususnya kekuasaan pemerintah.
Salah satu aspek dari tugas Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan. Namun, pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial jangan dimaknai sebagai wujud intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Pengawasan tersebut bukanlah sebagai ancaman terhadap independensi, integritas, dan kehormatan hakim. Pengawasan tersebut sebagai norma dan institusi penguatan independensi, integritas, dan kehormatan dalam rangka terbangunnya peradilan yang bersih.
Menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung,
Cetak Biru Komunikasi Publik Komisi Yudisial | 1