Page 39 - CETAKBIRUKY

Masyarakat • Pengetahuan rendah akan KY • Isu etik hakim bukanlah isu • Acuh terhadap kinerja KY utama masyarakat
Presiden • Masalah etik hakim bukan isu • AksesKomunikasi
prioritas • Tidak memiliki kedekatan
dengan pimpinan KY
Bappenas • Netral • Komisioner pimpinan tidak • Fokus pada isu ekonomi memiliki kedekatan dalam
lobi politik anggaran
Perguruan Tinggi • Mendukung program kemitraan dengan KY
Media Massa • Media massa cenderung isu pengawasan lebih diangkat dibandingkan
pencegahan
melihat • Anggaran media terbatas seksi
isu
Kedua, Komisi Yudisial rentan menghadapi konflik antar kelembagaan. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang “berseteru” dengan Komisi Yudisial. Kondisi ini seharusnya mendorong Komisi Yudisial untuk mencari mitra/aliansi sebagai penyeimbang dalam membangun agenda opini publik. Pemangku kepentingan lain yang perlu diperhatikan adalah LSM yang menjadi pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi terhadap Komisi Yudisial.
LSM mengawasi kinerja Komisi Yudisial dengan kritis. Namun, LSM dapat juga menjadi mitra dalam proses pengawasan hakim dan seleksi calon hakim agung dna calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Namun, di sisi lain, Komisi Yudisial juga perlu menjaga kedekatannya agar tidak dipersepsikan sebagai lembaga negara yang berasa LSM. Kondisi ini sebenarnya yang menimpa KPK saat ini.
Pemangku kepentingan lainnya yang perlu dibina adalah media massa. Berdasarkan survei yang dilakukan, media massa memiliki pandangan positif terhadap kelembagaan Komisi Yudisial. Mayoritas media yang disurvei berpandangan bahwa Komisi Yudisial memiliki reputasi yang baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mayoritas jurnalis juga berpandangan positif terkait tugas
Cetak Biru Komunikasi Publik Komisi Yudisial | 30