Page 38 - CETAKBIRUKY
P. 38
Pemda • Kemitraan Program Netral
Pelapor • Penanganan laporan Netral/peduli
Masyarakat • Program kerja lembaga Netral
Perguruan Tinggi • Program kerja Netral
Komisi III DPR RI yang berperan dalam seleksi akhir calon hakim agung menilai Komisi Yudisial tidak berkualitas dalam melakukan proses seleksi hakim agung. Kondisi ini sebenarnya menggambarkan kemampuan komunikasi Pimpinan Komisi Yudisial terkait lobi dan negosiasi terhadap pemangku kepentingan tidak berjalan optimal. Idealnya, pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan kekuasaan tinggi perlu dikelola secara dekat dan menjadi prioritas penting komunikasi publik. Fungsi komunikasi publik tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, bukan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisail atau bahkan staf.
Tabel 2 Analisis Hambatan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan
Pemangku Kepentingan
Perilaku/Sikap
Hambatan Komunikasi
Komisi III DPR • Skeptis terhadap kinerja KY • Cenderung memiliki • Menolak usulan hakin agung kedekatan dengan MA
dibanding KY • Superior
MPR • Amanden KY bukan prioritas • Akses komunikasi politik terbatas
Mahkamah Agung • Menolak rekomendasi KY • Enggan diawasi
• Tolak konsep tanggungjawab bersama dalam pengelolaan hakim
• Menjadi lembaga yang super power dalam peradilan
• Ikatan korps hakim yang kuat
Cetak Biru Komunikasi Publik Komisi Yudisial | 29
