Page 3 - KLIPINGBPPT09022019 (pagi)

Kemendagri di Makassar mengatakan, pembuktian identitas secara elektronik ini bisa langsung dilaksanakan di PC desktop atau melalui smartphone dengan menggunakan biometrik, yakni sidik jari, atau face recognation dan kode pin.
Syaratnya PC dan smartphone sudah dilengkapi dengan sarana sensor tersebut. Oleh karenanya, lanjut dia, e-ID ini sering disebut dengan mobile e-ID karena dapat digunakan di mana saja tanpa perlu membaca e-KTP asalkan ada jaringan internet.
Menurut dia, e-ID ini tidak lagi tergantung pada adanya kartu smartcard atau USB- drive teramankan yang menyimpan seluruh data kependudukan. “Semua data tersebut sudah tersedia di basis data kependudukan nasional yang akan dapat diakses. E-ID hanya akan berisi NIK terenkripsi atau indeks lain untuk mengakses basis data tersebut.
Dengan sistem KTP-eL yang berlangsung saat ini, Indonesia sudah memiliki data kependudukan yang relatif sangat bersih dari duplikasi penduduk. Basis data ini akan menjadi landasan yang sangat penting dalam pelaksanaan e- ID,” paparnya.
Dia kemudian menuturkan, pihaknya telah mengusulkan roadmap KTP-el multiguna ke Dinas Dukcapil untuk aplikasi pada 2020-2024. Dia berharap peta jalan tersebut dapat mendukung penguatan misi Dinas Dukcapil dalam upaya transformasi ke arah digitalisasi layanan administrasi kependudukan.
“EID ini ya nantinya akan mendorong transaksi elektronik e-service, tumbuhnya fintech maupun blockchain electronic payment yang tentu berbasis pada identitas kependudukan” tambahnya. Lebih jauh Hammam mengatakan, pengembangan aplikasi ini perlu pengkajian bersama lintas kementerian.
Misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Koordinasi lintas kementerian itu untuk mengkaji dasar hukum e-ID ini, lalu pengamanan transmisi data maupun integrasi data-data, standar operasional pemberian, dan penerimaan identitas elektronik ini serta perlunya dikembangkan satu atau beberapa aplikasi layanan publik yang menunjukkan secara tegas dan lugas keuntungan serta manfaat dari e-ID ini.
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT Michael A Purwoadi memaparkan, metodologi pelayanan publik telah berkembang untuk mempermudah masyarakat mendapat kan layanan.
“Kami akan mencoba memberikan pandangan tentang aspek lain yang juga sangat penting dalam pelayanan digital melalui internet ini, yakni tentang pemanfaatan electronic identity atau e-ID dalam pemberian layanan,” katanya.
Menurut dia, jika dulu setiap individu harus datang ke berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan, sekarang diperkenalkan Unit Pelayanan Publik Terpadu di mana anggota masyarakat datang untuk mendapatkan layanan apa pun yang diinginkannya.