Page 4 - KLIPINGBPPT09022019 (pagi)

“Untuk itulah kami di BPPT ingin meningkatkan pelayanan publik ini, lebih lagi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang diusahakan agar penduduk tidak perlu lagi datang ke Unit Pelayanan Publik, tetapi cukup menggunakan internet dari tempat
tinggalnya atau kantor untuk meminta layanan yang dibutuhkannya.
Inilah tren saat ini yang memudahkan masyarakat kita dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah,” sebutnya. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat dimintai tidak berkomentar banyak.
Dia hanya mengakui pihaknya bersama BPPT tengah mematangkan e-ID. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika merespons positif setiap upaya untuk memperkuat sistem identitas nasional seperti dikembangkan BPPT dan Kemendagri.
Kepala Humas Kemenkom info Ferdinandus Setu menandaskan, e-ID sangat dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola kependudukan. “E-ID adalah identitas masyarakat secara elektronik seperti untuk membuka email ataupun medsos dan platform online lainnya. Kadang ada yang punya gmail atau email lainnya. Sekarang akan jadi satu akun dengan nama tertentu yang merujuk pada e-KTP. Ini mungkin belum final dan sangat wajar dilakukan. Kita harus apresiasi BPPT,” ujar Ferdinandus kemarin di Jakarta.
Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengapresiasi inovasi aplikasi yang dihasilkan BPPT. Dalam pandangannya, aplikasi kependudukan ini bisa mengurangi pelanggaran pe nipuan online ataupun juga tindak pidana lain yang melibatkan media online .
Kendati demikian dia mengingatkan e-ID ini membutuhkan regulasi yang jelas. Selain itu harus lewat koor di nasi dengan instansi lain. Sebab ada beberapa ke mung kinan yang bisa terjadi, misalnya tumpang tindih dengan KTP-el yang saat ini saja masih ada yang tercecer ataupun di duplikasi.
“Selain itu sinergi antarinstansi lain juga penting karena di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini bisa saja muncul secara cepat aplikasi yang baru lagi terkait data kependudukan,” ujar dia. Pengamat kebijakan publik Margarito Kamis menilai inovasi semacam inilah yang seharusnya terus-menerus berkembang di negeri ini.
Sebab hanya melalui inovasi teknologi yang bisa dikembangkan di dalam negeri, Indonesia bisa melangkah lebih cepat dan lincah di panggung internasional. Dia berpendapat, ide ataupun temuan ini akan mendapat dukungan luas dari siapa pun. “Gagasan inovatif yang telah berhasil diwujudkan ini harus diberi tempat dan dihargai,” katanya.
Memang dia mengakui adanya inovasi teknologi pasti akan memunculkan masalah baru. Akan tetapi bagi dia, masalah baru yang menyertainya tidak boleh menjadi hambatan bangsa ini untuk terus bergerak maju dengan beragam temuan inovatifnya.(Neneng Zubaedah/ Hafid Fuad)