Page 6 - KLIPINGBPPT09022019 (pagi)

menjadi landasan yang pelaksanaan
e-ID,"
sangat penting dalam paparnya.
Sejumlah hal masih perlu dikaji bersama untuk mengembangkan e-ID, yang melibatkan Kemendagri, Kemenkominfo, BPPT, BSSN dan berbagai instansi terkait. Hal-hal yang perlu dibahas di antaranya dasar hukum e-ID, pengamanan transmisi data, maupun integritas data-data.
Termasuk SOP pemberian dan penerimaan identitas elektronik ini, serta perlunya dikembangkan satu atau beberapa aplikasi layanan publik yang menunjukkan secara tegas dan lugas keuntungan serta manfaat dari e-ID ini.
Melengkapi pernyataan Kepala BPPT, Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT Michael A. Purwoadi menguraikan, bahwa metodologi pelayanan publik telah berkembang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan. "Kami akan mencoba memberikan pandangan tentang aspek lain yang juga sangat penting dalam pelayanan digital melalui internet ini, yakni tentang pemanfaatan electronic Identity atau e-ID dalam pemberian layanan," katanya.
Jika dulu, setiap individu harus datang ke berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan, sekarang diperkenalkan Unit Pelayanan Publik Terpadu. Di mana anggota masyarakat datang untuk mendapatkan layanan apapun yang diinginkannya.
"Inilah tren saat ini yang memudahkan masyarakat kita dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah," tutupnya.
(CEU)