Page 3 - KLIPINGBPPT10032019 (Pagi)
P. 3
Dengan adanya program revitalisasi itu, diharapkan dapat mengolah dan mengurangi sampah secara signifikan. Pada lima tahun pertama dapat mengurangi sampah hingga 50% dari total sampah yang masuk TPST. Lalu, lima tahun kedua dapat mengolah dan mengurangi hingga 70%.
"Pemprov DKI dengan dukungan Pemerintah Pusat harus fokus pada revitalisasi TPST Bantargebang. TPST Bantargebang harus dirancang menjadi Eco Industrial Park. Nantinya, TPST menjadi pusat pengolahan sampah multi-teknologi di Indonesia, bahkan dunia," ungkapnya.
Diperlukan upaya revitalisasi total, kata Bagong, karena sampai saat ini Pemprov DKI belum merampungkan pembangunan pusat pengolahan terpadu (ITF) di wilayah Sunter, Jakarta Utara. "Pemprov DKI berupaya keras untuk mewujudkan pembangunan ITF atau TPST di sejumlah titik di Jakarta, tetapi itu tidaklah mudah," bebernya.
Menurutnya, pembangunan satu IFT yang memiliki kapasitas sekitar 2.200 ton dianggap belum cukup mereduksi sampah DKI.
"Upaya pengolahan dan pengurangan sampah di tingkat TPST Bantargebang belum signifikan, meskipun sudah ada sejumlah infrastruktur seperti pengomposan sampah organik, power house pemanfaatan gas sampah menjadi energi listrik. Serta ribuan pemulung yang mengurangi sampah anorganik belum signifikan untuk mengurangi sampah di TPST Bantargebang," tuturnya.
Di samping itu, kata Bagong, pengelolaan sampah di TPST Bantargebang kini mengalami kemajuan. Dia memberikan contoh, tiga unit instalasi pengolahan air sampah (IPAS) kini telah dioperasikan selama 24 jam. Lalu, pengujian air lindi di saluran inlet dan outlet, pengujian terhadap sumber air (sumur) warga, koloni lalat dan serangga yang semakin berkurang.
"Selain itu, dilakukan penanam pohon sebagai green-belt terus berlangsung. Pembuatan taman sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Penataan sampah dan cover- soil sedang berjalanan. Pembangunan tempat pencucian kendaraan dan alat berat dan sebagainya," imbuhnya.
Keberadaan sumur pantau begitu penting untuk mengetahui tingkat pencemaran air tanah. Kualitas lingkungan hidup dan kesehatan warga sekitar menjadi perhatian utama. "Sumur pantau menjadi pekerjaan rumah dan Pemprov DKI akan merealisasikannya," tuturnya.
Pemprov DKI juga peduli terhadap warga sekitar dan Pemkot Bekasi. Setiap bulan, warga sekitar TPST Bantargebang mendapat uang bau Rp 270.000 per keluarga melalui bank.
“Per triwulan warga dapat mencairkan di bank BJB. Warga sekitar juga mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis ke Puskemas terdekat di Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu dan Bantargebang. Setiap kelurahan dapat dua unit mobil ambulans. Belum lagi warga sekitar dapat pelayanan air bersih dari sumur dalam. Pemkot Bekasi mendapat dana kemitraan setiap tahun," pungkas Bagong yang juga anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN).
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, masalah sampah adalah masalah nasional.
