Page 33 - E-Modul Ekonomi Kelas XI Semester 2 - Bagian 1
P. 33

Back to Peta Konsep

                          tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin

                          trayek.
                   (3) Laba dari BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti

                      deviden, laba, dan penjualan saham milik daerah.

                   (4) Lain-lain PAD yang Sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat
                      dipisahkan;  jasa  giro;  pendapatan  bunga;  serta  keuntungan  selisih  nilai  tukar

                      rupian terhadap mata uang asing ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan

                      dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah


               b.  Dana Perimbangan

                          Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan
                   ke daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam upaya desentralisasi keuangan.

                   Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
                   Pemerintah Daerah, dana perimbangan meliputi:

                   (1) Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

                      dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan
                      daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

                   (2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN

                      yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
                      untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

                   (3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN
                      yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu

                      mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan

                      prioritas nasional.


               c.  Pinjaman Daerah

                          Pinjaman daerah merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban kepada
                   pihak  lain  sebagai  alternative  pembiayaan  APBD  yang  digunakan  untuk  menutup

                   kekurangan kas daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat,

                   pemerintah  daerah  lain,  lembangan  keuangan  bank  maupun  bukan  bank,  serta
                   masyarakat  (berupa  obligasi  daerah  yang  diterbitkan  untuk  masyarakat  di  pasar

                   modal).








                                                                         E-Modul Ekonomi kelas XI
                                                                                                                25
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38