Page 33 - E-Modul Ekonomi Kelas XI Semester 2 - Bagian 1

Back to Peta Konsep

tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin

trayek.
(3) Laba dari BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti

deviden, laba, dan penjualan saham milik daerah.

(4) Lain-lain PAD yang Sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat
dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; serta keuntungan selisih nilai tukar

rupian terhadap mata uang asing ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan

dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan
ke daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam upaya desentralisasi keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, dana perimbangan meliputi:

(1) Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban kepada
pihak lain sebagai alternative pembiayaan APBD yang digunakan untuk menutup

kekurangan kas daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah lain, lembangan keuangan bank maupun bukan bank, serta
masyarakat (berupa obligasi daerah yang diterbitkan untuk masyarakat di pasar

modal).

E-Modul Ekonomi kelas XI
25