Page 246 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar
kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat-kebijaksana dalam permusyawaratan perwakilan,
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari konsep tersebut banyak masukan yang diterima baik secara
redaksional maupun substansional. Abikusno Tjokrosujoso misalnya
mengusulkan perubahan kalimat pertama alinea ketiga, diganti dengan
satu kalimat berbunyi:
‘’Lebih dari tiga abad meringkuklah bangsa Indonesia dibawah
kekusaan Belanda dengan haluan politik jahat: memecah-mecah
persatuaan kita ‘’. Jadi kalimat menjadi, alinea ketiga:
Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawalah
bencana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih dari tiga abad
meringkuklah bangsa Indonesia dibawah kekuasaaan Belanda
dengan haluan politik jahat: memecah-mecah persatuan kita,
menghina, menginjak-injak rasa kehormatan….

Selain itu ada beberapa perubahan yang diusulkan lebih lanjut. Sanusi
minta perkataan ‘’bagi pemeluk-pemeluknya” di coret, sekarang
ternyata, bahwa anggota yang terhormat Hadikusumo minta juga di
coretnya. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini
seluruhnya berdasar kepada ke-Tuhanan. Sudahlah hasil kompromis di
antara dua pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan
di antara kedua pihak hilang. Selain itu Anggota Yamin, menerangkan
bahwa dalam pernyataan Indonesia Merdeka ini, hendaklah yang
berkata bukan orang lain, melainkan rakyat Indonesia sendiri sehingga di
ganti dengan ’’kami rakyat indonesia’’, tidak menurut orang yang ketiga.
Rapat dilanjutkan pada rapat 15 Juli 1945. Dalam kesempatan ini
Sukarno menekankan bahwa UUD yang dibuat haruslah membuang
sifat-sifat individualisme sehingga persatuan dan kesatuan yang
diutamakan. Hal ini didukung Moh. Hatta yang mengatakan:

…hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang
kita bikin jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki
negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang
berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah

238 Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya