Page 285 - PEMIKIRAN INDONESIA MODERN 2015

Sejarah Pemikiran Indonesia Modern

negara kepulauan dengan ditambah pula dengan 3.000.000 km2 hak
mengeksploitasi kekayaan alam berdasarkan zone ekonomi eksklusif.
Wawasan Nusantara ditetapkan pada tahun 1973 sebagai Tap IV MPR-
RI, namun beberapa negara tidak mengakui RI sebagai negara
kepulauan berdasarkan konsepsi itu, mereka adalah Amerika Serikat,
Inggris, Belanda, dan Selandia Baru.
Wawasan Nusantara diperjuangkan dalam forum internasional sejak juli
1974 dalam konferensi Hukum laut Internasional, memperjuangkan
konsepsi Hukum Negara Kepulauan. Diperjuangkan dalam forum
internasional, setelah konsepsi itu disahkan menjadi bagian dari
Konvensi Internasional, berarti lebih menetapkan negara RI sebagai
negara Nusantara ditinjau dari sudut Hukum Internasional. Sementera
kita harus memberi jalan keluar yang akomodatif bagi kepentingan
negara dan bangsa lain, yakni untuk menghubungkan antara lautan
Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan Afrika, baik melewati
darat maupun udara. Memang banyak yang mempunyai kepentingan
dengan wilayah kita ini, kalau kita ingin memperoleh pengakuan sebagai
negara kepulauan, Negara Nusantara, dimana kita mempunyai
kedaulatan di darat, di laut, maupun di udara, kita harus memberikan
jalan kepada mereka. Presiden Soeharto menekankan hal itu dengan
mengatakan:

“di banyak kunjungan kenegaraan saya langsung mengemukakan
masalah kekuasaan negara kepulauan itu. Hal ini diakui oleh Prof. Dr.
Mochtar Kusuma Atmaja, ahli kita di bidang hukum laut dan diplomasi,
banyak membantu usaha memperoleh pengakuan dunia internasional.
Secara pribadi saya juga turut memikirkan jalan keluar dari masalah-
masalah sulit, antara lain masalah lintas kapal perang. Sistem sumbu
adalah salah satu hasil pemikiran saya yang timbul pada saat masalah ini
saya bicarakan dengan Mochtar Kusumaatmaja di tahun 1976”.
Presiden Soeharto melanjutkan pernyataannya: “Sementara
pihak asing merasa lautan kita itu lautan bebas. Maka mereka
melakukan dengan caranya sendiri melewati lautan kita yang
mengakibatkan kedaulatan kita diinjak-injak. Maka saya berikan
petunjuk, tentukan porosnya, jangan sampai perairan kita ini bisa
dijelajahi dengan semau-maunya” kita izinkan mereka menggunakan
poros yang kita tentukan itu. Tetapi tentu saja dengan syarat, yakni
harus memberi tahu lebih dahulu, ”saya mau lewat”, begitu isyarat
mereka, dan kita izinkan mereka lewat. Dengan demikian, kita bisa

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya 277