Page 16 - Modul PPKn Kelas X KD 3.1 AGUSTIN WULAN CAHYANI
P. 16
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
4. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan
UndangUndang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat
berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan
penyelenggaraanpemeriksaanataspengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”
4) Penilaian Diri
Isilah rubrik sikap dengan Setuju, Tidak setuju, dan tidak tahu sesuai dengan yang
dirasakan dari pertanyaan perilaku, dan berikan alasan atas jawaban sikap tersebut!
No Perilaku Sikap saya Alasan
1. Saya sudah memahami Pembagian
kekuasaan antara pusat dan Daerah dalam
Sistem Pemerintahan Indonesia
2. Saya mulai menyadari dalam menjalankan
kekuasaan, pemerintah harus mengtahui
wewenang dan kewajibannya
3. Perilaku anarchistis tidak menyiratkan
sebuah kedaulatan berada di tangan
rakyat
4. Menyalurkan pendapat melalui lembaga
Perwakilan rakyat, infrastruktur dan
media massa
5. Mendukung program pemerintah karena
saya memahami kekuasaan yang
dijalankannya untuk kepentingan rakyat
