Page 7 - Modul PPKn Kelas X KD 3.1 AGUSTIN WULAN CAHYANI

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian
materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Kedua : Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga
Pemerintah-non Kementrian

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Selamat, kalian sudah memasuki jenjang SMA. Pada modul ini kita akan mencoba
memahami lebih jauh tentang sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia,
dengan cara memahami terlebih dahulu tentang hakikat sistem pemerintahan yang
mendukung pembangunan bangsa dan Negara. Lebih jauhnya kita akan mencoba
menggambarkan sebuah sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam Negara
Republik Indonesia.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Nilai-nilai
Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian
mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah itu, kalian
berupaya menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang Nilai-nilai
Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia

B. Uraian Materi

Kalian sering mendengar istilah pemerintah, banyak sekali pemberitaan yang
menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan.
Namun kadang luput dari pemahaman kita, siapa dan apa sebenarnya pengertian
pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita ulas. Seorang pakar politik, M. Solly Lubis
membuat batasan pengertian Pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang
memerintah menurut hukum negerinya. Bahkan ia menyatakan bahwa suatu
masyarakat yang anarchitis (a- artinya tidak, archy artinya pemerintahan) bukanlah
negara.
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya
mengikuti hukum yang berlaku di negerinya, barulah dapat disebut Pemerintah, dan
jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat
disebut negara. Indonesia menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya
berdasarkan UUD NRI tahun 1945.
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan
yang berbentuk Republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah
negara kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham