Page 10 - FLIBOOK DIGITAL UNTUK KELAS IX
P. 10

4.  Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

             Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan
         hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu seperti berikut.
            Menentukan nasibnya sendiri

            Memilih sendiri sistem ekonomi, politik, dan sosial

            Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.


        5.  Individu atau Orang Perseorangan


              Individu yang bisa menjadi subjek hukum hubungan internasional adalah
        individu  yang  bisa  mengadakan  hubungan  dengan  suatu  negara.  Dalam

        hubungan internasional kontemporer individu dapat menjadi aktor yang bisa

        mempengaruhi kebijakan internasional.

      III. Sumber Hukum Pelaksanaan Hubungan

             Internasional

             Indonesia sebagai negara merdeka mempunyai hak dan kewajiban untuk



         menjalin  hubungan  dengan  negara  lain.  Hal  tersebut  didasarkan  pada
       beberapa  peraturan  yang  memberikan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Dengan

       demikian, sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional yang dilakukan
         Indonesia sebagai berikut.


            Pancasila  sila  kedua  yang  mengandung  nilai  mengembangkan  sikap
             hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

            Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

             1945  alinea  keempat  antara  lain  berbunyi  “…  dan  ikut  melaksanakan

             ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

             keadilan sosial …”
            Pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun


             1945 khususnya pasal 11 ayat (1) sampai ayat (3) dan pasal 13 ayat (1)
             sampai ayat (3). Dalam pasal 11 antara lain ditegaskan tentang ketentuan

             pembuatan  perjanjian  internasional,  sedangkan  pasal  13  ditegaskan

             tentang pengangkatan serta penerimaan duta dan konsul.

            Peraturan  perundang-undangan  lainnya  seperti  Undang-Undang  Nomor
             37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri  dan  Undang-Undang

             Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.



    5                       Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Semester 1/Kelas XI
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15