Page 10 - FLIBOOK DIGITAL UNTUK KELAS IX

4. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan
hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu seperti berikut.
 Menentukan nasibnya sendiri

 Memilih sendiri sistem ekonomi, politik, dan sosial

 Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.

5. Individu atau Orang Perseorangan

Individu yang bisa menjadi subjek hukum hubungan internasional adalah
individu yang bisa mengadakan hubungan dengan suatu negara. Dalam

hubungan internasional kontemporer individu dapat menjadi aktor yang bisa

mempengaruhi kebijakan internasional.

III. Sumber Hukum Pelaksanaan Hubungan

Internasional

Indonesia sebagai negara merdeka mempunyai hak dan kewajiban untuk

menjalin hubungan dengan negara lain. Hal tersebut didasarkan pada
beberapa peraturan yang memberikan hak dan kewajiban tersebut. Dengan

demikian, sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional yang dilakukan
Indonesia sebagai berikut.

 Pancasila sila kedua yang mengandung nilai mengembangkan sikap
hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

 Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 alinea keempat antara lain berbunyi “… dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial …”
 Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 khususnya pasal 11 ayat (1) sampai ayat (3) dan pasal 13 ayat (1)
sampai ayat (3). Dalam pasal 11 antara lain ditegaskan tentang ketentuan

pembuatan perjanjian internasional, sedangkan pasal 13 ditegaskan

tentang pengangkatan serta penerimaan duta dan konsul.

 Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor
37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Semester 1/Kelas XI