Page 16 - Pedoman BUKTI LULUS UJI BERKALA_Spread
P. 16

d)  Nanotext

                                        Teks “INDONESIA” berukuran sangat kecil, yang hanya bisa
                                        diamati     dengan     menggunakan         bantuan       mikroskop

                                        berkekuatan optik perbesaran 100x.

                                   e)  Coating  warna  putih  yang  dicetak  pada  salah  satu  sisi
                                        hologram  HRI,  berfungsi  sebagai  latar  belakang  area

                                        personalisasi  sehingga  informasi  yang  tercetak  dapat

                                        terbaca dengan mudah.
                             2)  pada bagian stiker Radio Frequency Identification (RFID) terdiri

                                  dari dua area yaitu antenna dan chip yang terintegrasi dengan

                                  PET  multilayer  sebagai  Area  melakukan  personalisasi  dimana
                                  pada  area  personalisasi  memiliki  fitur  pengaman  anti

                                  penggunaan ulang yang akan rusak saat di kupas.


          C.    MEKANISME PENGHAPUSAN ATAU PEMUSNAHAN BUKTI LULUS UJI

               1.    Kartu Uji dan Tanda Uji yang sudah memenuhi batas masa pengujian yang
                     sudah ditentukan 3 (tiga) tahun, tidak dapat digunakan kembali.

               2.    Kartu uji dan tanda uji yang sudah memenuhi batas masa pengujian yang

                     sudah ditentukan 3 (tiga) tahun, harus melalui mekanisme penghapusan
                     dan  pemusnahan  berupa  pemotongan  kartu  uji  dan  tanda  uji  secara

                     vertikal.


          D.  PEMBUATAN BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

                1.  Pembuatan kartu uji elektronik berupa kartu pintar (smart card) dan tanda
                    uji dilakukan oleh Badan usaha yang memiliki izin operasional dari Badan

                    Intelijen  Negara  (BIN).  Badan  usaha  harus  mendapat  penetapan  dari

                    Direktur  atas  nama  Direktur  Jenderal  serta  wajib  memenuhi  ketentuan
                    sebagai berikut:

                     a)  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  lalu  lintas  dan

                         angkutan jalan;
                     b)  tidak melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan berkaitan dengan

                         pembuatan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21