Page 22 - Aktualisasi Arga

Glosarium

01 Dit. PKP 05 KSPN
Direktorat Pengembangan Kawasan Kawasan Strategis Pariwisata
Permukiman Nasional
Direktorat yang berada di bawah naungan Merupakan kawasan yang memiliki fungsi
Direktorat Jenderal Cipta Karya yang utama pariwisata atau memiliki potensi
memiliki tugas pokok di bidang untuk pengembangan pariwisata yang
Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai pengaruh penting dalam satu
atau lebih aspek, seperti pertumbuhan
ekonomi,
sosial
budaya,
dan
02 BPPW pemberdayaan sumber daya alam, daya
Balai Prasarana Permukiman Wilayah dukung lingkungan hidup, serta
pertahanan dan keamanan.
Balai Prasarana yang melaksanakan RPJMN
perencanaan, penyiapan teknis, 06
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka
pembangunan sarana dan prasarana Menengah Nasional
permukiman, pengelolaan informasi
pelaksanaan pembangunan permukiman, Merupakan penjabaran dari visi, misi dan
penanggulangan pasca bencana, dan program Presiden yang penyusunannya
fasilitasi serah terima aset berpedoman pada RPJPN, yang memuat
strategi pembangunan Nasional, kebijakan
03 Pemda umum, program Kementerian/Lembaga
dan
Kementerian/Lembaga,
lintas
Pemerintah Daerah kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
kerangka ekonomi makro yang
mencangkup gambaran perekonomian
Gubernur, bupati, atau walikota, dan secara menyeluruh termasuk arah
perangkat daerah sebagai unsur kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang
penyelenggara Pemerintahan daerah. berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
04 DPSP 07 RPIP
Destinasi Pariwisata Super Prioritas Rencana Pembangunan Infrastruktur
Permukiman
Merupakan kawasan pariwisata dengan Merupakan pedoman untuk perencanaan
prioritas tinggi untuk diselesaikan dan dan pemrograman kegiatan untuk
merupakan turunan dari KSPN, yang terdiri mewujudkan Renstra Ditjen Cipta Karya
dari Labuan Bajo, Danau Toba, Lombok- 2020-2024 dan memuat rencana
Mandalika, Manado-Likupang, Candi pengembangan kawasan permukiman dan
Borobudur rencana keterpaduan prasarana, sarana,
dan utilitas umum yang menjadi
kewenangan Ditjen Cipta Karya.
22