Page 4 - Policy Brief Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
P. 4
Strategi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
Untuk meningkatkan penerapan kode etik dan kode perilaku ASN, diusulkan strategi sebagai berikut:
Gambar 6. Strategi dalam Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku
4. Reward dan Punishment 1. Peraturan Kode Etik dan
Melihat data pelanggaran dan Kode Perilaku ASN
melakukan evaluasi secara berkala Peraturan Mendorong pembentukan aturan etik
mengenai penyebab pelanggaran kode instasi berdasarkan PP 42 tahun 2004
etik dan kode perilaku ASN Pasal 13 ayat 1 dan 2
2. Internalisasi Peraturan
Reward and KASN
Punishment Internalisasi Majelis Etik
Sosialisasi
3. Evaluasi
Melihat data pelanggaran dan Evaluasi Workshop
melakukan evaluasi secara berkala
mengenai penyebab pelanggaran Role Model
kode etik dan kode perilaku ASN
Sumber: : Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, KASN 2018
• Penyempurnaan dan sinkronisasi peraturan » Pembentukan sistem informasi terkait
perundang-undangan terkait kode etik dan kode pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai
perilaku ASN. bagian dari sistem informasi kepegawaian;
• Peningkatan sistem pengawasan intenal instansi » Pembangunan sistem whistle blower, termasuk
melalui: jaminan perlindungan terhadap pegawai yang
» Penyusunan peraturan internal instansi tentang melaporkan pelanggaran.
kode etik dan kode perilaku ASN; • Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi
» Peningkatan internalisasi pegawai terhadap penerapan sistem merit oleh KASN.
aturan kode etik dan kode perilaku; • Peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait,
» Peranan langsung pimpinan dalam penerapan khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap
kode etik dan kode perilaku ASN; ASN di daerah.
» Peningkatan peran dari Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP);
Penutup
Pelanggaran etika yang masih sering terjadi menggambarkan oleh kurangnya pemahaman pegawai ASN terhadap aturan
citra ASN yang masih harus diperbaiki. Penerapan kode yang ada. Sementara itu penegakan kode etik dan kode
etik dan kode perilaku ASN perlu ditingkatkan dalam upaya perilaku merupakan prasyarat untuk membentuk ASN yang
memperbaiki citra pegawai ASN. Banyak pelanggaran profesional sesuai tujuan UU ASN.
terhadap kode etik dan kode perilaku terutama disebabkan
Rekomendasi
● Mewajibkan instansi menetapkan kode etik dan kepada pegawai yang menjadi whistle blower;
kode perilaku internal instansi, sesuai ketentuan ● Mendorong instansi membangun sistem rekam
dalam PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa jejak pelanggaran yang dilakukan ASN. Agar
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; ada dasar yang bisa dirujuk dalam pemberian
● Mendorong instansi untuk melaksanakan penghargaan dan promosi jabatan;
sosialisasi secara berkala, menjadikan ● Mendorong terbentuknya kerjasama antar
pimpinan unit kerja menjadi role model, instansi dan lembaga penegak hukum untuk
meningkatkan peran APIP dalam pembinaan dan memudahkan data sharing;
menindaklanjuti pelanggaran secara konsisten ● Mengusulkan kepada Kementerian
sesuai ketentuan; Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi
● Menyarankan instansi untuk membangun sistem Birokrasi untuk mengevaluasi peraturan yang ada
whistle blowing dan memberi perlindungan yang terkait dengan kode etik dan kode perilaku.
Daftar Pustaka
Englin Siso, Joorie Ruru, Verry Londa, 2016, Pengaruh Etika Lembaran Negara RI Tahun 2010, No 74 . Sekretariat
Jabatan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Negara. Jakarta.
Sekretariat Kota Manado, Jurnal Administrasi Publik, 9(2): Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 42
1-10. Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Lana Sari, Sampurno, Djoko Wahyono. 2017, Pengaruh Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.
Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan 142 Sekretariat Negara. Jakarta.
Kerja Karyawan di Yogyakarta, Jurmal Manajemen dan Sujamto, 1987. Norma dan Etika Pengawasan. Sinar Grafika.
Pelayanan Farmasi: hal 35 Jakarta
Pemerintah Indonesia. 2014. Undang – Undang Nomor 5 Tahun Wahyudi Kumorotomo. 2015. Etika Administrasi Negara.
2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara RI Rajawali Pers. Jakarta
Tahun 2014, No. 6. Sekretariat Negara. Jakarta. Widjaja, A.W. 2003. Etika Administrasi Negara. Bumi Aksara.
Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor Jakarta
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sekretariat: Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Alamat: Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53, RT.3/RW.4, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630 Telpon: 021 - 7972098
4
