Page 36 - MODUL_3

Modul Geografi Kelas XII KD 3.1 dan 4.1

kabupaten/kota.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai
berikut:
- Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan
terhadap bencana
- Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
buatan, kondisi ekeonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan
keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai satu kesatuan.
- Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah
kabupaten/kota harus dilakukakn secara berjenjang dan
komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa
penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama
lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah
tindih kewenangan.

2. Rencana Tata Ruang Nasional, Daerah, dan Kawasan di Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk
hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Gambar 8. Visualisasi Ruang

Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang.
Sementara perencanaan adalah suatu proses menetapkan suatu tujuan dan
memilih langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Secara
resmi di Indonesia, perencanaan tata ruang merupakan bagian dari
proses penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 30