Page 79 - Masalah Pertanahan di Indonesia

11. Penelitian identifikasi permasalahan yang timbul sehubungan
dengan penerapan Inpres TRI.

12. Penelitian bagi hasil, penetapan harga gula, suku bunga kredit
dan perpajakan yang merangsang petani untuk menanam tebu
dibandingkan dengan tanaman lain di daerah Tebu Rakyat
Intensifikasi.

B. JANGKA PANJANG

1. Operasional
1. Untuk tercapainya tertib hukum agar diadakan penertiban
pemilikan, penguasaan dan pendaftaran tanah; disertai oleh mutasi
pemilikan tanah pertanian.

2. Untuk tercapainya pemanfaatan tanah secara optimal agar dilakukan
penertiban penggunaan dan peruntukan tanah sesuai dengan asas
Tata Guna Tanah dan persyaratannya.
3. Agar penguasaan tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah yang berlaku, supaya dilakukan pencegahan penguasaan
tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan petani penggarap
dan oleh badan-badan hukum atau badan-badan lainnya kecuali,
untuk tanaman-tanaman keras atau budidaya gunung.
4. Dalam rangka mencegah penggarapan tanah oleh Badan
Hukum atau Badan-Badan lainnya, maka agar dipertimbangkan
penggarapan tanah- tanah secara kolektif/koperatif oleh petani
penggarap, baik untuk pertanian musiman atau tanaman-tanaman
tahunan (misalnya di daerah-daerah tebu setelah adanya Inpres
TRI).

5. Sensus Penduduk 1980 dan Sensus Pertanian 1980, supaya
dimanfaatkan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan
kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah untuk menun-
jang kebijaksanaannya di bidang pemilikan, penguasaan dan
penggarapan tanah pertanian dan tenaga kerja di bidang pertanian.

44