Page 62 - Buku Ekonomi Kelas X Baru
P. 62

3)  Faktor-faktor produksi vital (listrik, air, telekomunikasi dan transportasi)

                                      dikuasai oleh pemerintah
                                  Kelebihan dari ekonomi campuran adalah:

                                  1)  Sektor  ekonomi  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk
                                      kepentingan masyarakat

                                  2)  Hak individu/swasta diakui dengan jelas
                                  3)  Harga lebih mudah dikendalikan

                                  Kelemahan sistem ekonomi campuran antara lain:

                                  1)  Peran pemerintah lebih penting daripada swasta
                                  2)  Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan sektor produksi

                                      membuat maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme


                     C.  Sistem Perekonomian Indonesia
                         Setiap  negara  tentunya  memiliki  sistem  perekonomian  yang  disesuaikan  dengan

                         karakteristiknya.  Begitu  juga  dengan  Indonesia.  Indonesia  adalah  negara  yang

                         berlandaskan ideologi berupa pancasila. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan sistem
                         ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh

                         ideologi pancasila yang berarti demokrasi ekonomi, yaitu melakukan segala kegiatan

                         ekonomi berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyoan dari,
                         oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

                         Sistem  ekonomi  yang  diterapkan  Indonesia  merupakan  sistem  ekonomi  campuran,
                         namun  dalam  penerapannya  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.

                         Adapun landasan pokok penerapan sistem ekonomi Pancasila, yaitu diatur dalam Pasal
                         33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 UUD 1945 hasil Amandemen 2002, yang berbunyi:

                         1.  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargan.

                         2.  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
                             orang banyak dikuasai oleh negara.

                         3.  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
                             dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

                         4.  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
                             prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,




                                                                                                              34
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67