Page 152 - Ebook_Menabung

Sementara itu, menurut Arief (1997), wilayah bekas jajahan Belanda
dibagi atas dua bagian, yaitu (1) wilayah Jawa dan Sumatra di bawah
kekuasaan Pemerintah Militer Angkatan Darat (Rikugun); dan (2) wilayah
Kalimantan dan wilayah Indonesia timur di bawah Pemerintah Angkatan Laut
atau Kaigun. Untuk menjalankan roda pemerintahan baru itu, pemerintah
Jepang menetapkan kebijakan sebagai berikut: (1) mengusahakan agar
mendapatkan dukungan rakyat dan mempertahankan ketertiban; (2)
memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada;
dan (3) meletakkan dasar agar wilayah yang diduduki dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri serta menguatkan kemampuan berperang di wilayah
selatan.

Baru beberapa bulan pemerintahan militer sementara berjalan, keluar
Undang-Undang No. 27 Tahun 1942 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang No. 28 Tahun 1942 tentang Aturan Pemerintahan Syū dan
Tokubetsu Syi (Pemandangan, 16/3/1942). Pemerintahan syū kekuasaannya
sama dengan gubernur, tetapi luas wilayah kekuasaannya sama dengan
karesidenan. Di Jawa ada 17 buah pemerintahan syū dan di Sumatra 10 buah.
Sementara itu, bentuk pemerintahan tokubetsu syi adalah sebuah kotapraja
istimewa atau daerah khusus. Yang dinilai memenuhi syarat untuk dijadikan
Menabung Masa Prakemerdekaan diberi nama minseifu dan minseibu. Pemerintahan minseifu berpusat di
tokubetsu syi adalah kota Batavia dengan nama Batavia Tokubetsu Syicŏ.
Adapun untuk wilayah pemerintahan ketiga, yaitu Armada Selatan Kedua,

Makassar dan pemerintahan minseifu berkedudukan di Kalimantan, Sulawesi,
dan Seram. Dengan keluarnya kedua undang-undang itu, sifat pemerintahan
militer berubah ke pemerintahan sipil.

142