Page 25 - Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi
hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang
dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada
mulai berlakunya Undang-undang ini.

(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau
sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang
memutuskan.

Pasal VIII.

(1) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat (3)dan (4),
pasal II ayat (2) dan V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

(2) Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III
ayat (1) dan (2) pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30
ayat (2).

Pasal IX.

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan
dalam pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA.

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan
perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur
tersendiri.

KEEMPAT.

A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja
atau bekas Swapraja yang masih ada pada. waktu mulai berlakunya
Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KELIMA.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.