Page 9 - Undang-Undang Dasar RI 1945
P. 9

(3)  Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
                          Presiden, yang  diajukan masing-masing tiga  orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan
                          Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
                       (4)  Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
                       (5)  Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang
                          menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** )
                       (6)  Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya  tentang
                          Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

                                                         Pasal 25
                           Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang


                                                        BAB IXA**)

                                                     WILAYAH NEGARA

                                                        Pasal 25****)
                            Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
                       wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.** )


                                                          BAB X

                                               WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

                                                         Pasal 26
                       (1)  Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
                          disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
                       (2)  Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** )
                       (3)  Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )

                                                         Pasal 27
                       (1)  Segala warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam  hukum dan pemerintahan dan wajib
                          menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
                       (2)  Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
                       (3)  Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)
                                                         Pasal 28
                            Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
                       ditetapkan dengan undang-undang.

                                                        BAB XA**)

                                                    HAK ASASI MANUSIA

                                                         Pasal 28A
                            Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** )

                                                        Pasal 28 B
                       (1)  Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** )
                       (2)  Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan
                          dari kekerasan dan diskriminasi.** )

                                                         Pasal 28C
                       (1)  Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
                          pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
                          meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )
                       (2)  Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
                          membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

                                                         Pasal 28D
                       (1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian  hukum yang adil serta
                          perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
                       (2)  Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
                          hubungan kerja.**)
                       (3)  Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
                       (1)  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

                                                            8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14