Page 34 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Pada tahun 2021, BPKP
menetapkan APP dan

APPD fokus pada 2021 “Mempercepat
pengawasan atas Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, rencana kinerja BPKP tahun 2021 diarahkan No. Peta Prioritas Isu Prioritas
akuntabilitas keuangan
dan pembangunan dalam pada pengawasan atas pencapaian target RKP tahun 2021, yaitu fokus mengawal Penanganan Covid-19 dan Program 1. Program vaksinasi
rangka percepatan percepatan pemulihan ekonomi nasional. 1 Pemulihan Ekonomi Nasional 2. PBJ almatkes
penanganan dampak 3. Pembayaran Klaim RS
pandemi Covid-19 dan Dalam RKP tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah menetapkan anggaran dalam rangka 4. Insentif tenaga kesehatan
pemulihan ekonomi 5. PKH
nasional pemulihan ekonomi dan penanggulangan Covid-19 yaitu: 6. Kartu sembako
7. Kartu pra kerja
8. BLT-DD
1. Anggaran terhadap Kesehatan mencapai Rp133,07 triliun. Dana ini dialokasikan 9. BST
untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta 10. Bantuan kuota internet
11. Diskon listrik
alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan 12. BPUM
13. Subsidi bunga KUR
santunan kematian, bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU/BP, Transfer ke 14. Subsidi bunga/ subsidi margin non KUR
15. PMN
Daerah dan Dana Desa (TKDD) sektor kesehatan, dan insentif perpajakan 16. Investasi pemerintah
kesehatan, termasuk pemberian insentif bebas pajak penghasilan (PPh) dan bea 17. Penempatan dana
18. Penjaminan
masuk untuk pembelian vaksin. 19. Pinjaman daerah

2. Anggaran terhadap Dukungan UMKM dan Koperasi untuk memenuhi kebutuhan 2 Akuntabilitas Keuangan Negara dan 1. Perencanaan dan penganggaran APBN
dana sejumlah bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan Daerah 2. Penyerapan anggaran dan PBJ APBN
3. Perencanaan dan penganggaran APBD
(PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, 4. Penyerapan anggaran dan PBJ APBD
5. Penggunaan dana transfer
Bansos Tunai 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Subsidi Kuota 6. Optimalisasi PAD
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hingga diskon listrik. 7. Dana otonomi khusus
8. Perencanaan dana desa
9. Penggunaan dana desa
3. Insentif Usaha dan Pajak yang dialokasikan sebesar Rp47,27 triliun dalam bentuk 10. Pengelolaan aset desa
PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, PPh 3 Tata Kelola Instansi Pemerintah 1. Maturitas SPIP
final UMKM yang ditanggung pemerintah, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, 2. Kapabillitas APIP
3. Pengendalian risiko fraud
penurunan tarif PPh badan, PPN tidak dipungut di kawasan berikat/
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan insentif bea masuk.

4. Program Prioritas yang dialokasikan untuk dukungan kepariwisataan, ketahanan
pangan (food estate), pengembangan ICT (Information and Communication
Technology), pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya di
kementerian/lembaga, kawasan industri, dan program prioritas lainnya.

BPKP melakukan pengawasan terhadap rencana kerja pemerintah tersebut dan
menuangkan dalam Kebijakan Pengawasan berupa Agenda Prioritas Pengawasan (APP)
dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) BPKP Tahun 2021.

APP dan APPD BPKP Tahun 2021 merupakan terobosan baru BPKP agar pengawasan
terkoordinasi dan terarah dalam rangka mengawal percepatan pemulihan
ekonomi nasional. APP tersebut terbagi dalam 15 peta prioritas pengawasan yang
terdiri dari 60 isu prioritas. Rincian APP tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.3.

19