Page 6 - E-BOOK

d. Krisis hukum

Pasal 24 UUD 1945 menyatakan lemba-

ga kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan

terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Seseorang
yang dianggap bersalah dapat bebas dari hukuman dan

seseorang yang tidak bersalah masuk penjara. Penyimpangan

tersebut mendorong masyarakat menghendaki reformasi
dalam bidang hukum untuk meluruskan masalah pada posisi

sebenarnya.

e. Krisis kepercayaan

Pemerintahan orde baru

dianggap tidak menjalankan

sistem demokrasi secara

tepat asas. Kondisi tersebut
diperparah dengan

banyaknya anggota

pemerintahan yang
melakukan praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN).

#BERSAMAPAKARIES
#SEJARAHMAKINEKSIS 03