Page 85 - E-Book PPKn Siswa Kelas VII Edisi 2017
P. 85

Kehidupan dalam sekolah kalian dapat
                             INFO                  diibaratkan sama dengan kehidupan
                       Kewarganegaraan
                                                   suatu negara, keduanya memiliki per-
                   Fungsi konstitusi dapat dirinci   aturan. Kehidupan di sekolah diatur
                   sebagai berikut.                melalui tata tertib sekolah, sedangkan
                   1.   Penentu dan pembatas       kehidupan dalam suatu negara diatur
                       kekuasaan negara.           dengan konstitusi atau Undang-Undang
                   2. Pengatur hubungan            Dasar.
                       kekuasaan antar organ           Setiap bangsa yang merdeka akan
                       negara.                     mem bentuk suatu pola kehidupan ber-
                   3. Pengatur hubungan            kelompok yang dinamakan negara. Pola
                       kekuasaan antar organ       ini dalam bernegara perlu diatur dalam
                       negara dengan warga         suatu naskah berupa aturan hukum
                       negara.                     tertinggi dalam kehidupan Negara
                   4.  Pemberi atau sumber         Republik Indonesia yang dinamakan
                       legitimasi terhadap         Undang-Undang Dasar Negara Republik
                       kekuasaan negara ataupun    Indonesia Tahun 1945.
                       kegiatan penyelenggaraan
                       kekuasaan negara.               Undang-Undang       Dasar    Negara
                   5.  Penyalur atau pengalih      Republik Indonesia Tahun 1945 berisi
                       kewenangan dari sumber      aturan dasar kehidupan bernegara di
                       kekuasaan yang asli         Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum
                       (rakyat) kepada organ       yang paling tinggi dan fundamental
                       negara.                     sifatnya, karena  merupa kan sumber
                   6. Simbolik sebagai             legitimasi atau lan dasan bentuk-bentuk
                       pemersatu.                  peraturan    perundang-undangan       di
                   7.  Simbolik sebagai rujukan    bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum
                       identitas dan keagungan     yang berlaku universal, maka semua
                       kebangsaan.                 peraturan perundang-undangan yang
                   8.  Simbolik sebagai pusat      berlaku di Indonesia tidak boleh ber-
                       upacara.                    tentangan dan harus berpedoman pada
                   9. Sarana pengendalian          Undang-Undang Dasar Negara Republik
                       masyarakat.                 Indonesia Tahun 1945.
                   10.  Sarana perekayasaan dan        Sebagai warga negara Indonesia,
                       pembaruan masyarakat.
                             (Jimly Asshiddiqie)   kita patuh pada ketentuan yang terdapat
                                                   dalam Undang-Undang Dasar Negara
                                                   Republik    Indonesia    Tahun     1945.
                 Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
                 Indonesia Tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib
                 dan teratur.



                  72   Kelas VII SMP/MTs
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90