Page 28 - Drs. Adrianus Howay, MM - Meretas Batas Pendidikan di Tanah Papua
P. 28
pusat ke daerah mulai bergulir. Semua instansi pusat di daerah
diotonomikan termasuk Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan.
Balai Penataran Guru yang notabene masuk dalam instansi
Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan terancam kewenangannya
diserahkan ke daerah.
“Pemikiran kami di Irian Jaya (sekarang Papua)waktu
itu, persoalan peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilepaskan
ke daerah begitu saja. Kami berinisiatif membuat konsep usulan
tetap mempertahankan BPG sebagai Unit Pelayanan Teknis
(UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah
dengan meningkatkan status atau mengganti nama. Kami
kemudian menyerahkan dokumen usulan ke Ditjen Dikdasmen
Kemendikbud. Usulan dari BPG Irian Jaya kemudian dikaji
ulang. “
Adrian memiliki pemikiran dunia pendidikan tidak boleh
sepenuhnya diserahkan kewenangannya ke daerah. Pasalnya,
dalam benak Adrian terbersit masalah mutu pendidikan harus
diawasi secara terpusat.
Berangkat dari pemikiran itu, Adrian bersama Kepala
BPG, Arifin, memberikan masukan ke Dikdasmen Kemendikbud
untuk membentuk UPT di daerah guna mengontrol, menjamin
dan memantau perkembangan pendidikan di daerah. Kepala
BPG pada masa pembentukan LPMP, Drs.H.M Arifin,M.M
(menjabat sebagai Kepala BPG tahun 1996-2003 selanjutnya
menjabat sebagai Kepala LPMP tahun 2003-2006).
16
