Page 107 - EBOOK PPKN XII
P. 107
Pendapat C.F Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah
negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya
ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan
sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah
pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam
negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan
menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan,
yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala
aspek pemerintahan.
Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah
dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang
membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri.
Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi
kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra).
Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah.
Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Bagaimana dengan NKRI?
Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut
sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini,
pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada
daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Akan tetapi, ada kewenangan
yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fi skal
nasional.
Tugas Kelompok 4.1
Bacalah buku sumber yang lain kemudian kerjakan tugas-tugas di bawah ini.
1. Identifikasi tiga pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan.
No. Nama Pakar Makna Negara Kesatuan
1. ................................ ......................................................................
2. ................................ ......................................................................
3. ................................ ......................................................................
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 95
