Page 37 - EBOOK PPKN XII

kepada setiap orang dari
perbuatan melawan hukum, dan Info Kewarganegaraan
menghindari tindakan kekerasan
yang melawan hukum dalam Dalam hubungannya dengan
rangka menegakkan hukum. penegakan hak dan kewajiban warga
b. Mengoptimalkan peran lembaga- negara, Pancasila mengajarkan:
lembaga selain lembaga tinggi 1. Sesungguhnya Tuhan YME adalah
pencipta alam semesta.
negara yang berwenang dalam 2. Manusia adalah makhluk Tuhan
penegakan hak dan kewajiban YME yang mendapat anugerah-Nya
warga negara seperti Komisi berupa kehidupan, kebebasan dan
Pemberantasan Korupsi (KPK), harta milik.
Lembaga Ombudsman Republik 3. Sebagai makhluk yang mempunyai
Indonesia, Komisi Nasional martabat luhur, manusia
Hak Asasi Manusia (Komnas mengemban kewajiban hidupnya,
HAM), Komisi Perlindungan yaitu:
Anak Indonesia (KPAI), dan a. berterima kasih, berbakti dan
Komisi Nasional Anti Kekerasan bertakwa kepada-Nya;
terhadap Perempuan (Komnas b. mencintai sesama manusia;
Perempuan). c. memelihara dan menghargai
hak hidup, hak kemerdekaan
c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan hak memiliki sesuatu; serta
publik untuk mencegah terjadinya d. menyadari pelaksanaan hukum
berbagai bentuk pelanggaran hak yang berlaku.
dan pengingkaran kewajiban
warga negara oleh pemerintah.
d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada
masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi)
maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan
dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati
keyakinan dan pendapat masing-masing.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai
kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-
lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum,
seperti berikut.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 25