Page 55 - EBOOK PPKN XII

2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan
tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar
bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan
dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal
2 (dua) orang saksi.

Keberadaan Kejaksaan Republik
Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Info Kewarganegaraan
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Untuk mengefektifkan
Republik Indonesia. Berdasarkan undang- perannya, lembaga kejaksaan
undang tersebut, kejaksaan sebagai salah di Indonesia memiliki tiga
satu lembaga penegak hukum dituntut tingkatan, yaitu:
untuk lebih berperan dalam menegakkan 1. Kejaksaan Agung di tingkat
supremasi hukum, perlindungan kepentingan pusat yang dipimpin oleh
umum, penegakan hak asasi manusia, seorang Jaksa Agung.
serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan 2. Kejaksaan Tinggi di tingkat
Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI sebagai provinsi yang dipimpin oleh
lembaga negara yang melaksanakan seorang Kepala Kejaksaan
kekuasaan negara di bidang penuntutan Tinggi (Kajati).
harus melaksanakan fungsi, tugas, dan 3. Kejaksaan Negeri yang
wewenangnya secara merdeka, terlepas berada di tingkat kabupaten/
kota yang dipimpin oleh
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan seorang Kepala Kejaksaan
pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang Negeri (Kajari).
menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan
dikelompokkan menjadi tiga bidang, berikut.
a. Di Bidang Pidana
1) Melakukan penuntutan.
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang.
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 43