Page 28 - emodul mentah_Neat

Tema 04 Pembangunan Perekonomian Indonesia

A. Kondisi Perekonomian pada masa kemerdekaan
Setelah masa penjajahan selesai dan Indonesia telah memperoleh kemerdekaan

utang luar negeri sudah dilakukan. Utang ini merupakan warisan utang pemerintah kolonial
sebesar US$1,13 miliar usai mendapat pengakuan kemerdekaan oleh Belanda melalui

konferensi meja bundar (KMB) pada 1949. Hutang itu berasal dari kekayaan yang rusak

akibat perang serta seluruh investasi sebelumnya yang dibekukan oleh pemerintah
Belanda.

Utang merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan
pengelolaan ekonomi dan merupakan konsekuensi dari APBN yang mengalami defisit

anggaran. Menurut Bank Indonesia, Utang Luar Negeri(ULN) Indonesia terdiri dari ULN
publik (pemerintah dan bank sentral) serta ULN swasta. ULN Indonesia juga tidak terlepas

dari gejolak nilai tukar mata uang asing, di mana sebagian besar nilai ULN di Indonesia

denominasikan ke dalam mata uang dolar Amerika (U$D).
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ULN yaitu yang pertama dengan

pembatasan pinjaman baru. ULN dalam jangka pendek membantu dalam menutup defisit
APBN, akan tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan permasalahan bagi negara.

Untuk itu perlu kebijakan bahwa pinjaman luar negeri hanya diperbolehkan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur
serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Kedua, dapat dilakukan melalui

peningkatan penerimaan pajak. Target terhapusnya semua ULN Indonesia dirasakan cukup
sulit dicapai apabila tidak didukung oleh upaya keras terhadap peningkatan penerimaan

negara dari sektor pajak. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat

mengurangi ketergantungan ULN di Indonesia. Ketiga, dengan menggandeng BUMN
upaya tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya dalam negeri yang

dimiliki oleh BUMN, sehingga akan dapat meningkatkan kontribusi pajak dan deviden
BUMN terhadap penerimaan negara.