Page 148 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 148
seleksi ASN. Anggota KPU bertugas selama 5 (lima) tahun sejak saat dilantik.
Sementara ASN KPU bertugas selama masa aktif kepegawaian di KPU.
Sifat “mandiri” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan
melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh
pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban
yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 20 Dalam
sejumlah Putusan terkait kemandirian, MK menegaskan bahwa sifat
kemandirian yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (5) UUD RI Tahun 1945
meliputi kemandirian institusional, kemandirian fungsional dan
kemandirian personal. Ketiga sifat mandiri tersebut merupakan satu
kesatuan makna. Mandiri secara institusional berarti secara kelembagaan
KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan lembaga atau
infrastruktur politik lainnya. Mandiri secara fungsional bermakna bahwa
dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari
intervensi pihak dan kelompok manapun, termasuk membentuk peraturan
pelaksana maupun melaksanakan setiap tahapan pemilihan. Sementara
mandiri secara personal berarti setiap anggota penyelenggara pemilu harus
21
bebas dari keanggotaan yang bersifat partisan.
E.1. Struktur Organisasi KPU
Struktur kelembagaan KPU dideskripsikan sebagaimana gambar 4.4.
Keanggotaan KPU berjumlah 7 orang, bersifat kolektif kolegial dan dipimpin
oleh seorang Ketua. 22 Rapat Pleno adalah hirarki dan pengambilan
keputusan tertinggi dari keorganisasian KPU. Rapat Pleno berfungsi untuk
merumuskan dan menetapkan kebijakan (policy) organisasi KPU. Ketua KPU
bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU. KPU didukung dan difasilitasi
20 Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, bertanggal 10 Juli 2017,
mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, h.
79-80. Lebih lengkap lihat, Alboin Pasaribu, “Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara
Pemilu dan Pilkada”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019.
22 Merujuk pada sejarah pertama kali pembentukan KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, jumlah anggota KPU sebanyak-banyaknya 11 orang. Namun
dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017, jumlah anggota KPU ditetapkan sebanyak 7 orang.
132 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU
